Advertisement
DPRD PPU Kaltim Penajam
Beranda / Penajam / Tambang Tinggalkan Beban Lingkungan, Abdul Rahman Minta Jaminan Reklamasi Diperketat

Tambang Tinggalkan Beban Lingkungan, Abdul Rahman Minta Jaminan Reklamasi Diperketat

Readin.id – PENAJAM – Aktivitas pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) tidak boleh hanya berorientasi pada produksi dan keuntungan usaha. Kewajiban pemulihan lingkungan serta dampak terhadap infrastruktur publik juga harus menjadi perhatian dalam pengaturan sektor tersebut.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Rahman Wahid, menilai pemerintah perlu memastikan setiap pelaku usaha pertambangan bertanggung jawab atas dampak kegiatan operasionalnya.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah kewajiban jaminan reklamasi dan pascatambang. Menurutnya, instrumen tersebut jangan hanya menjadi kelengkapan administrasi dalam proses perizinan, tetapi harus benar-benar menjamin pemulihan lingkungan.
“Jangan sampai keuntungan pertambangan dinikmati pelaku usaha, tetapi kerusakan lingkungannya diwariskan kepada masyarakat. Jaminan reklamasi harus jelas nilai, mekanisme penempatan, pengawasan, hingga pencairannya,” ujarnya.
Ia meminta pengawasan terhadap lubang bekas tambang, kawasan terdampak, serta pelaksanaan kewajiban pemulihan lingkungan diperjelas dalam regulasi.
Selain kerusakan lingkungan, Abdul Rahman turut menyoroti penggunaan jalan umum oleh kendaraan pengangkut material tambang. Aktivitas angkutan dengan muatan berlebih dan tanpa penutup dinilai berpotensi mempercepat kerusakan jalan sekaligus mengganggu kenyamanan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Jalan umum digunakan untuk kepentingan usaha, tetapi ketika rusak, pemerintah dan masyarakat yang harus menanggung biaya perbaikannya,” katanya.
Karena itu, ia mendorong pengaturan yang lebih tegas mengenai penggunaan jalan khusus, jam operasional kendaraan, standar muatan, hingga tanggung jawab pelaku usaha terhadap pemeliharaan infrastruktur.
Namun, pengaturan tersebut juga harus diselaraskan dengan kewenangan sektor perhubungan dan penyelenggara jalan agar tidak menimbulkan tumpang tindih aturan.
Abdul Rahman menegaskan, keberadaan usaha pertambangan harus memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
“Prinsipnya sederhana, perusahaan boleh berusaha dan daerah boleh berkembang, tetapi jangan mengorbankan lingkungan serta fasilitas publik,” pungkasnya.(Adv)