Readin.id – PENAJAM – Pengawasan aktivitas pertambangan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), terutama kawasan yang bersinggungan dengan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), membutuhkan pembagian kewenangan yang jelas antarinstansi.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid, mengingatkan keterlibatan sejumlah lembaga dalam pengawasan pertambangan harus diikuti mekanisme koordinasi yang terukur. Jangan sampai banyak instansi memiliki fungsi pengawasan, tetapi tanggung jawab penindakan justru tidak jelas.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten PPU, Otorita IKN hingga aparat penegak hukum memiliki kewenangan masing-masing yang harus dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Jangan sampai kita memiliki banyak lembaga pengawasan, tetapi ketika terjadi pelanggaran justru saling menunggu. Harus jelas siapa yang menemukan, siapa yang memverifikasi, siapa yang menindaklanjuti, dan siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam pembahasan regulasi MBLB. Terlebih, karakteristik wilayah PPU yang sebagian bersinggungan dengan kawasan delineasi IKN membuat penanganan pertambangan membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan.
Abdul Rahman menegaskan, penanganan tambang ilegal tidak cukup mengandalkan pendekatan administratif pemerintah daerah. Diperlukan mekanisme komunikasi dan tindak lanjut yang jelas bersama Otorita IKN serta aparat penegak hukum.
Selain pembagian kewenangan, ia juga menyoroti pentingnya dasar hukum pembentukan satuan tugas pengawasan. Mulai dari struktur organisasi, batas kewenangan, hingga mekanisme pelaporan harus dirumuskan secara terukur.
“Regulasi jangan sampai melahirkan kewenangan yang justru bertabrakan dengan aturan di atasnya. Tetapi keterbatasan kewenangan juga tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan pelanggaran terus berlangsung,” tegasnya.
Menurutnya, setiap temuan aktivitas pertambangan ilegal harus memiliki jalur tindak lanjut yang jelas. Jangan sampai hasil peninjauan lapangan hanya berakhir menjadi laporan tanpa kepastian penanganan.
Ia berharap pengaturan dalam regulasi MBLB mampu memperkuat koordinasi antarinstansi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan pertambangan secara legal.(Adv)


