Advertisement
DPRD PPU Kaltim Penajam
Beranda / Penajam / Material Ilegal Berpotensi Masuk Proyek IKN, Abdul Rahman Minta Legalitas Diperketat

Material Ilegal Berpotensi Masuk Proyek IKN, Abdul Rahman Minta Legalitas Diperketat

Readin.id- PENAJAM – Peredaran material tambang ilegal yang berpotensi masuk ke proyek pembangunan daerah hingga Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian dalam pembahasan regulasi Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Rahman Wahid, menilai pengawasan pertambangan tidak cukup hanya menyasar aktivitas penambangan di lokasi. Pemerintah juga harus menelusuri rantai distribusi material hingga ke tangan kontraktor atau pengguna akhir.
Menurutnya, legalitas asal-usul material harus menjadi persyaratan utama. Jangan sampai material hasil penambangan tanpa izin justru digunakan untuk pembangunan infrastruktur karena lemahnya pemeriksaan dokumen pemasok.
“Jangan sampai pemerintah membangun infrastruktur menggunakan material yang asal-usulnya tidak jelas. Legalitas tambang harus bisa dibuktikan sampai ke lokasi proyek, bukan hanya berdasarkan pengakuan pemasok,” tegasnya.
Ia mendorong agar regulasi MBLB mengatur kewajiban pemeriksaan dokumen angkut, asal material, hingga identitas pemasok. Dengan begitu, kontraktor maupun pihak pengguna tidak bisa melepaskan tanggung jawab hanya dengan alasan membeli material dari pihak ketiga.
Abdul Rahman turut menyoroti temuan aktivitas tambang ilegal di Bukit Tengkorak, Kecamatan Sepaku. Dalam penindakan Satgas Otorita IKN pada September 2025, ditemukan sekitar 3.000 metrik ton material hasil tambang dan tujuh truk bermuatan.
Temuan tersebut, menurutnya, menunjukkan pengawasan pertambangan di sekitar kawasan IKN perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap pihak yang menampung dan memanfaatkan hasil tambang.
“Kalau hanya penambangnya yang ditindak, sementara pembeli dan pengguna material ilegal tidak pernah diperiksa, maka persoalannya tidak akan selesai. Harus ada tanggung jawab sepanjang rantai distribusi,” ujarnya.
Ia berharap regulasi MBLB nantinya tidak berhenti pada pengaturan perizinan, tetapi juga membangun sistem pelacakan material yang transparan dan dapat diperiksa lintas instansi.
Dengan demikian, setiap material yang digunakan dalam proyek pembangunan dapat dipastikan berasal dari kegiatan pertambangan yang memiliki legalitas jelas.(Adv)