Advertisement
DPRD PPU Kaltim Penajam
Beranda / Penajam / Potensi Kebocoran PAD Tambang MBLB Disorot, Abdul Rahman Minta Data Produksi Dibuka

Potensi Kebocoran PAD Tambang MBLB Disorot, Abdul Rahman Minta Data Produksi Dibuka

Readin.id- PENAJAM – Pengawasan produksi dan distribusi material tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) perlu diperkuat untuk memastikan potensi penerimaan daerah tidak terlewat. Pemerintah diminta memiliki data yang akurat dan terintegrasi agar kewajiban pajak pelaku usaha dapat diawasi.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Rahman Wahid, menilai kesesuaian antara volume material yang dikeruk, jumlah yang diangkut, hingga kewajiban pajak harus menjadi perhatian dalam pembahasan regulasi MBLB.
Menurutnya, tanpa sistem pendataan yang transparan, pemerintah akan kesulitan memastikan apakah aktivitas produksi dan distribusi material sudah sesuai dengan kewajiban perpajakan.
“Jangan sampai aktivitas pengerukan material berlangsung besar-besaran, tetapi data produksi dan penerimaan daerah tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Pemerintah harus memiliki data yang bisa diuji dan dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menilai kebutuhan material untuk pembangunan, termasuk proyek strategis di sekitar IKN, harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi pengawasan komoditas MBLB.
Namun, potensi kebocoran PAD tidak boleh hanya menjadi dugaan. Pemerintah harus membuka data produksi, distribusi, serta penerimaan pajak agar setiap persoalan dapat ditelusuri secara objektif.
Selain penerimaan daerah, Abdul Rahman juga menyoroti keberpihakan terhadap pengusaha dan tenaga kerja lokal. Menurutnya, aktivitas pertambangan di PPU harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
“Jangan sampai sumber daya alam kita diambil, tetapi kesempatan usaha dan lapangan kerja justru lebih banyak dinikmati pihak luar. Masyarakat lokal harus mendapatkan ruang melalui kemitraan, peningkatan kapasitas, dan kesempatan kerja yang terukur,” tegasnya.
Ia meminta definisi tenaga kerja lokal dirumuskan secara jelas dalam regulasi. Apakah mengacu pada domisili PPU, kepemilikan KTP Kalimantan Timur, atau masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Kejelasan tersebut dinilai penting agar kebijakan keberpihakan tenaga kerja lokal tidak berhenti sebagai norma umum tanpa indikator pelaksanaan dan pengawasan.
Di sisi lain, Abdul Rahman mengingatkan regulasi MBLB harus tetap memberikan kepastian perizinan bagi pelaku usaha yang taat aturan. Standar pelayanan, persyaratan tata ruang, serta koordinasi DPMPTSP dengan perangkat daerah terkait harus disusun secara transparan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat memahami batas cakupan regulasi tersebut. Sebab, batu bara bukan termasuk komoditas MBLB sehingga pengaturannya berada dalam rezim hukum pertambangan yang berbeda.
“Jangan sampai regulasi ini menjanjikan penyelesaian semua persoalan tambang, padahal ruang lingkup kewenangannya terbatas. Kita harus realistis, tetapi tetap tegas memastikan setiap kewenangan yang dimiliki pemerintah benar-benar dijalankan,” pungkasnya.(Adv)