Advertisement
DPRD PPU Kaltim Penajam
Beranda / Penajam / Perubahan Batas Imbas IKN, Abdul Rahman Wahid Minta Pemekaran PPU Segera Dituntaskan

Perubahan Batas Imbas IKN, Abdul Rahman Wahid Minta Pemekaran PPU Segera Dituntaskan

Readin.id – PENAJAM – Perubahan batas administrasi wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu faktor penting dalam penataan wilayah di Benuo Taka. DPRD PPU mendorong agar kepastian tapal batas dan kelengkapan administrasi segera dituntaskan sebelum rencana pemekaran memasuki tahapan lebih lanjut.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid, mengatakan kepastian batas wilayah menjadi fondasi utama dalam menentukan arah penataan pemerintahan. Terlebih, kesepakatan batas yang dibahas bersama masyarakat saat ini telah mencapai sekitar 90 persen.
“Penataan wilayah ini harus kita lihat secara menyeluruh. Apalagi ada penyesuaian batas dengan kawasan IKN. Karena itu, kepastian administrasi menjadi hal penting agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, penegasan batas wilayah PPU dengan Otorita IKN telah memasuki tahap kesepakatan melalui penandatanganan berita acara pada 21 Oktober 2025. Dalam kesepakatan tersebut, sebagian wilayah Kelurahan Maridan tetap berada dalam administrasi PPU.
Penyesuaian batas tersebut turut menjadi bagian dari dinamika penataan wilayah PPU, termasuk pembahasan rencana pemekaran kecamatan.
Sebelumnya, pemerintah daerah telah mengkaji rencana pemekaran Kecamatan Penajam dan Babulu. Sementara Kecamatan Waru tidak masuk dalam skema pemekaran kecamatan tersebut.
Di sisi lain, perkembangan pada Oktober 2026 menunjukkan Pemkab PPU tengah memproses pembentukan 10 desa persiapan. Rinciannya, delapan desa berada di Kecamatan Babulu dan dua desa di Kecamatan Waru. Tahapan tersebut masih membutuhkan penyempurnaan regulasi sebelum dilanjutkan ke proses berikutnya.
Wahid menilai perkembangan tersebut harus diikuti dengan percepatan penyelesaian seluruh persyaratan administrasi.
“Jangan sampai pemekaran hanya menjadi wacana yang terus dibahas, tetapi tidak kunjung terealisasi. Kalau memang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, maka pemerintah harus serius menyelesaikan seluruh tahapannya,” tegasnya.
Ia berharap penataan wilayah dapat berjalan beriringan dengan penyelesaian tapal batas, kelengkapan dokumen, serta kesiapan administrasi pemerintahan.
“Pada akhirnya, yang harus menjadi ukuran bukan berapa banyak wilayah yang dimekarkan, tetapi sejauh mana pemekaran itu mampu mendekatkan pelayanan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.(Adv)