Advertisement
DPRD PPU Kaltim Penajam
Beranda / Penajam / Pemekaran PPU Terkendala Peta Wilayah, Abdul Rahman Wahid Soroti Anggaran

Pemekaran PPU Terkendala Peta Wilayah, Abdul Rahman Wahid Soroti Anggaran

Readin.id – PENAJAM – Kesepakatan tapal batas wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang telah mencapai sekitar 90 persen belum sepenuhnya menjamin percepatan pemekaran. Pasalnya, kebutuhan administrasi berupa pembuatan dan pencetakan peta wilayah masih terkendala belum tersedianya alokasi anggaran khusus.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid, menilai keberadaan peta wilayah menjadi kebutuhan mendasar untuk melengkapi dokumen administrasi penataan dan pemekaran wilayah.
“Kesepakatan masyarakat sudah hampir 90 persen. Tetapi jangan sampai kita sudah jauh melangkah dalam pembahasan, justru kebutuhan administrasi seperti peta wilayah belum disiapkan anggarannya,” ujarnya.
Menurut Wahid, kesepakatan masyarakat tidak cukup hanya dituangkan dalam hasil musyawarah. Seluruh batas yang telah disepakati harus diperkuat melalui dokumen dan peta resmi agar memiliki kepastian administratif.
Ia menyayangkan apabila proses yang telah berjalan panjang justru terhambat oleh kebutuhan administrasi yang semestinya dapat direncanakan sejak awal.
“Ini sebenarnya kebutuhan mendasar yang harus diperhitungkan pemerintah daerah. Jangan sampai persoalan anggaran peta menjadi alasan tertundanya proses penataan wilayah,” tegasnya.
Terlebih, dukungan masyarakat terhadap rencana pemekaran sudah cukup tinggi. Kondisi tersebut semestinya diimbangi kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan.
Wahid meminta pemerintah daerah segera menghitung kebutuhan anggaran sekaligus menentukan langkah penyelesaiannya.
“Kalau memang pemekaran menjadi agenda pemerintah daerah, maka seluruh kebutuhan pendukungnya juga harus disiapkan. Jangan masyarakat sudah berharap, tetapi pemerintah belum siap dari sisi administrasi dan penganggaran,” tandasnya.
Baginya, pemekaran harus dipersiapkan secara menyeluruh, mulai dari kepastian tapal batas, kelengkapan dokumen, hingga kesiapan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.(Adv)