Readin.id – PENAJAM – Rencana pembangunan pelabuhan alternatif di kawasan Nenang kembali mendapat sorotan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Pemerintah daerah diminta lebih dulu memastikan kesiapan proyek sebelum melangkah ke tahap pembangunan.
Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, mengatakan rencana tersebut perlu dihitung secara matang, termasuk melihat waktu yang tersedia, pembebasan lahan, hingga tahapan lain yang harus dilalui.
“Kalau memang itu ingin dibangun, kita kan harus mengingat dulu ini terakhirnya 2009, sementara ini sudah 2026 akhir. Cukup nggak dengan waktu itu,” ujarnya, Senin (7/9/2026).
Menurut Syahrudin, pemerintah perlu mengukur kembali efektivitas energi dan sumber daya apabila harus mengejar proyek yang belum memiliki kepastian pelaksanaan. Di sisi lain, sejumlah fasilitas yang sudah tersedia dinilai lebih memungkinkan untuk segera dikembangkan.
“Daripada nanti habis energi kita memikirkan yang belum pasti, yang ada saja seharusnya dikelola dengan baik,” katanya.
Salah satu fasilitas yang disebut dapat menjadi prioritas adalah Pelabuhan Benuo Taka di Buluminung. Infrastruktur tersebut saat ini tengah mendapat pembenahan dari Pemkab PPU untuk menunjang kebutuhan logistik menuju kawasan IKN.
“Yang di Buluminung itu butuh revitalisasi, butuh pengembangan. Kenapa itu yang sudah konkret yang nggak kita kembangkan,” katanya.
Syahrudin melihat pengembangan pelabuhan tersebut juga dapat berjalan beriringan dengan pembangunan fasilitas pendukung. Salah satunya pergudangan yang dinilai bisa memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
“Kalau dia mau bangun saja pergudangan di situ, tangki timbul, yang kita bisa sama-sama dapat. Artinya pemerintah provinsi juga dapat uangnya, kabupaten juga dapat,” ujarnya.
Sementara untuk rencana pelabuhan di Nenang, Syahrudin menyebut masih ada sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan. Salah satunya terkait kepastian lahan yang hingga kini belum masuk pada tahap pembebasan.
“Kalau ini ya masih angan-angan karena belum ada wujudnya, pembebasan juga belum ada,” katanya.
Ia menegaskan, sorotan tersebut bukan berarti DPRD PPU menutup ruang bagi pembangunan pelabuhan alternatif. Namun, menurutnya, fasilitas yang sudah nyata dan dapat dikembangkan perlu menjadi perhatian lebih dahulu agar manfaatnya bisa dirasakan lebih cepat. (Adv)
