Readin.id – SAMARINDA – Pengelolaan dana jaminan reklamasi dan pascatambang harus memiliki kepastian mekanisme pencairan dan pengawasan. Jangan sampai dana yang disiapkan untuk memulihkan kerusakan lingkungan justru tidak dapat dimanfaatkan ketika kewajiban perusahaan harus dilaksanakan.
Hal tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Kalimantan Timur, Syahariah Masud, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penyelenggaraan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) bersama Dinas ESDM dan Direksi Bankaltimtara.
Syahariah menegaskan, pembahasan pengelolaan dana jaminan reklamasi dan pascatambang bukan sekadar persoalan administrasi perbankan. Lebih dari itu, menyangkut kepastian tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan setelah aktivitas pertambangan berakhir.
Menurutnya, ketentuan mengenai jaminan reklamasi dan pascatambang harus benar-benar memberikan perlindungan. Jangan sampai regulasi terlihat lengkap, tetapi mekanisme pelaksanaannya justru menyisakan persoalan.
“Jangan sampai Bankaltimtara hanya menjadi tempat menyimpan uang, tetapi ketika lingkungan harus dipulihkan, mekanisme pencairannya justru belum siap. Kalau begitu, apa gunanya jaminan itu?” tegas Syahariah.
Ia menilai terdapat empat aspek penting yang harus diperjelas dalam skema pengelolaan dana tersebut.
Pertama, kepastian pencairan ketika perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya. Pemerintah harus memiliki kejelasan mengenai prosedur dan batas waktu pencairan apabila dilakukan eksekusi atas jaminan.
Kedua, keamanan dana melalui mekanisme pemblokiran, perpanjangan masa jaminan, serta pengaturan bunga dan biaya administrasi. Hal ini penting agar dana tetap tersedia selama kewajiban reklamasi dan pascatambang belum diselesaikan.
Ketiga, transparansi data. Dinas ESDM harus memperoleh laporan berkala mengenai identitas perusahaan, nilai jaminan, nomor rekening, masa berlaku, hingga status pencairan dana.
Keempat, kepastian hukum. Syahariah meminta agar ketentuan dalam Pasal 106, 107, dan 146 Ranperda MBLB diperkuat melalui aturan teknis yang dapat dijalankan oleh seluruh pihak.
“Jangan sampai kita terlalu percaya diri mengesahkan pasal, tetapi ketika masuk tahap pelaksanaan, masing-masing pihak masih mencari dasar kewenangannya. Regulasi jangan hanya kuat dalam pembahasan, tetapi lemah ketika harus bekerja,” sindirnya.
Karena itu, ia meminta RDP tersebut menghasilkan kesepakatan operasional antara Dinas ESDM dan Bankaltimtara. Di antaranya melalui perjanjian kerja sama (PKS), standar operasional prosedur (SOP) pencairan, batas waktu layanan, serta sistem rekonsiliasi data yang terintegrasi.
Syahariah mengingatkan, jangan sampai pemerintah dan masyarakat kembali menanggung beban pemulihan lingkungan akibat tidak optimalnya pelaksanaan kewajiban perusahaan.
“Perusahaan mendapatkan manfaat ekonomi dari sumber daya alam Kalimantan Timur. Maka tanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan juga harus dipastikan. Jangan sampai ketika keuntungan sudah dinikmati, urusan kerusakan justru menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan Ranperda MBLB nantinya tidak cukup diukur dari jumlah pasal maupun seremoni pengesahannya. Ukuran utamanya adalah sejauh mana regulasi tersebut mampu memastikan kewajiban perusahaan dijalankan dan lingkungan mendapatkan perlindungan.
“Jangan sampai Perda ini gagah saat disahkan, tetapi kehilangan taring ketika masuk tahap pelaksanaan. Kita tidak sedang mengumpulkan dokumen regulasi, kita sedang membangun sistem agar tanggung jawab pertambangan benar-benar bisa ditegakkan,” pungkasnya.


