Readin.id – SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) diminta tidak sekadar memperkuat regulasi pertambangan, tetapi juga menunjukkan keberanian dalam menindak aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Sebab, maraknya tambang ilegal berpotensi menggerus pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.
Penegasan itu disampaikan Anggota DPRD Kaltim, Syahariah Masud, saat memberikan pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Menurut Syahariah, persoalan pertambangan MBLB tidak cukup diselesaikan melalui penerbitan izin. Pemerintah juga harus memastikan pengawasan berjalan efektif, terutama dalam menutup celah aktivitas tambang ilegal dan potensi kebocoran penerimaan daerah.
“Jangan sampai tambang ilegal terus mengeruk kekayaan Kalimantan Timur, sementara PAD kita justru bocor di depan mata. Kita harus berani bertanya, berapa volume material yang benar-benar dikeruk di lapangan, dan berapa yang dilaporkan serta dibayarkan pajaknya?” tegas Syahariah.
Ia menilai, ketidaksesuaian antara volume produksi di lapangan dengan laporan dan kewajiban pajak berpotensi menimbulkan kerugian bagi daerah. Karena itu, diperlukan pengawasan yang mampu memastikan setiap aktivitas produksi dan distribusi material MBLB tercatat secara transparan.
Sorotan lainnya adalah potensi masuknya material dari tambang ilegal ke proyek-proyek pemerintah, termasuk proyek strategis Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Lebih ironis lagi, material dari tambang ilegal bisa menyusup ke proyek-proyek pemerintah, bahkan proyek strategis IKN. Kalau ini terjadi, siapa yang mengawasi? Ke mana fungsi pengendaliannya?” ujarnya.
Syahariah meminta pemerintah membangun sistem pengawasan lintas instansi, termasuk membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menindak PETI serta memperkuat mekanisme keterlacakan asal-usul material.
Selain itu, audit terhadap kesesuaian volume produksi dengan kewajiban perpajakan dinilai penting untuk memastikan tidak ada penerimaan daerah yang hilang akibat lemahnya pengawasan.
“Pemerintah jangan hanya sibuk menerbitkan izin, tetapi harus berani menutup ruang PETI dan membongkar potensi kebocoran PAD. Jangan sampai kekayaan daerah dikeruk secara terang-terangan, tetapi pemerintah baru sibuk menghitung kerugiannya setelah semuanya terlambat,” tegasnya.
Lebih jauh, Syahariah mengingatkan agar Ranperda MBLB tidak sekadar menjadi produk hukum tambahan tanpa implementasi yang jelas. Menurutnya, regulasi tersebut harus mampu menjawab persoalan mendasar sektor pertambangan, mulai dari tambang ilegal, optimalisasi PAD, keberpihakan terhadap pengusaha dan tenaga kerja lokal, hingga perlindungan lingkungan.
Ia juga menekankan pentingnya penegakan kewajiban jaminan reklamasi dan pascatambang serta pengaturan penggunaan jalan khusus tambang. Jangan sampai keuntungan pertambangan hanya dinikmati segelintir pihak, sementara kerusakan infrastruktur dan lingkungan justru menjadi beban masyarakat.
Syahariah menyatakan mendukung Ranperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pengesahan. Namun, persetujuan DPRD harus diikuti komitmen nyata pemerintah dalam menyiapkan aturan pelaksana dan mekanisme pengawasan.
“Kita tidak kekurangan aturan. Yang sering kita kekurangan adalah keberanian untuk menegakkan aturan itu sendiri. Jangan sampai Perda ini tegas di atas kertas, tetapi kehilangan ketegasan ketika berhadapan dengan pelaku tambang ilegal,” pungkasnya.


