Readin.id – PENAJAM – Persoalan air bersih kembali menjadi keluhan warga Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) saat kemarau. Kondisi tersebut dialami masyarakat Desa Karang Jinawi, Kecamatan Sepaku, yang membutuhkan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
DPRD PPU meminta penanganan tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) juga didorong mengambil bagian, mengingat Karang Jinawi berada di sekitar kawasan pengembangan IKN.
Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, mengatakan pemerintah desa dapat langsung membangun komunikasi dengan Otorita IKN untuk meminta dukungan distribusi air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan.
“Memang musim sekarang tidak dapat air, harus dibantu. Kalau ada kepeduliannya, kades itu harus melaporkan ke Otorita, silakan tangki ke sana,” ujarnya, Senin (7/9/2026).
Sebelumnya, kebutuhan warga Karang Jinawi juga telah mendapat respons dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU. Sekitar 62 ribu liter air bersih telah dikirim melalui 11 kali perjalanan untuk membantu masyarakat menghadapi kondisi kemarau.
Namun, Syahrudin menilai dukungan dari Otorita IKN tetap penting. Menurutnya, pembangunan kawasan ibu kota baru semestinya berjalan beriringan dengan perhatian terhadap masyarakat yang berada di wilayah sekitarnya, termasuk kebutuhan dasar seperti air bersih.
“Kalau memang itu wilayah masyarakat sana, IKN kan baru dibangun dan direncanakan ibu kota, kenapa tidak kamu sambungkan saja ke sana kalau memang itu berlebihan,” katanya.
Ia menekankan bahwa kebutuhan air tidak bisa ditunda ketika sumber air warga mulai mengering. Karena itu, distribusi bantuan perlu melibatkan pihak-pihak yang memiliki kemampuan serta akses untuk menjangkau wilayah terdampak.
“Kalau kita tidak peduli kepada masyarakat kita, apa fungsi kita, sementara kita hadir di sini untuk membantu kepedulian masyarakat,” pungkasnya.
Persoalan kekeringan, lanjut Syahrudin, juga tidak hanya terjadi di Karang Jinawi. Sejumlah wilayah lain seperti Babulu Laut, Labangka, dan Api-Api turut mengalami kondisi serupa.
Karena itu, penanganan krisis air bersih dinilai membutuhkan koordinasi lintas pihak dengan pola distribusi yang disesuaikan berdasarkan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah. (Adv)
