READIN.ID – PENAJAM – Wakil Ketua DPRD I Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, menyoroti alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan di wilayah Babulu. Ia menegaskan, setelah Bendungan Telake selesai dibangun dan sistem irigasi berjalan normal, pemerintah akan bertindak tegas terhadap praktik tersebut.
Saat ini, pembangunan Bendungan Telake sedang dipersiapkan sebagai solusi atas belum tersedianya irigasi di Babulu. Namun, kondisi ini justru dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk mengubah lahan pertanian menjadi lahan perkebunan.
“Itu peruntukannya untuk pertanian, kamu alihfungsikan perkebunan. Kamu ganti komoditasnya, pastilah bermasalah,” ujar Syahrudin saat diwawancarai di kantor DPRD PPU pada Senin (26/5/2025).
Syahrudin menyayangkan perubahan fungsi lahan ini karena dapat merusak ketahanan pangan daerah. Selama ini, memang belum ada penegasan terkait hal tersebut. Namun, dia memastikan bahwa setelah Bendungan Telake selesai dan irigasi berfungsi, pemerintah akan bertindak tegas.
“Kalau sudah ada regulator Telake, irigasinya sudah normal. Pasti ditegasin, enggak boleh lagi nanam sawit di sini,” jelasnya.
Meski secara ekonomi mungkin menguntungkan, Syahrudin menekankan pentingnya masyarakat memahami dampak jangka panjang terhadap pertanian dan ketahanan pangan.
Lebih lanjut, Syahrudin menambahkan bahwa demi keberlangsungan ketahanan pangan di daerah Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya PPU yang akan diperluas, pemerintah telah membentuk Satgas Petani Milenial. Program ini bertujuan memberdayakan generasi muda di sektor pertanian dengan alokasi anggaran hingga Rp5 miliar per kelompok.
“Kita mau ketahanan pangan daerah IKN, PPU mau kita perluas. Eksistensifikasi itu harus kita lakukan, makanya sekarang ada Satgas Petani Milenial. Petani Milenial itu Rp 5 miliar satu kelompok,” pungkasnya.(*lov/adv)
