READIN.ID – PENAJAM – Isu mengenai pengurangan atau penambahan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Penajam Paser Utara (PPU) dinilai belum memiliki dasar yang jelas. Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid, menegaskan bahwa meskipun pendapatan daerah mengalami penurunan, belum ada pembahasan resmi yang mengarah pada penyesuaian tunjangan pegawai.
Kekhawatiran di kalangan ASN sempat mencuat setelah beredar kabar bahwa penurunan pendapatan daerah akan berdampak pada kebijakan kesejahteraan pegawai.
“Ini kan kita juga pendapatan menurun, terkait TPP teman-teman ASN, tapi pembahasan lanjutnya belum ada. Jadi desas-desus pengurangan dan lain sebagainya itu belum tervalidasi,” ujar Abdul Rahman Wahid, Jumat (21/11/2025).
Wahid menjelaskan bahwa setiap pembahasan mengenai tunjangan pegawai selalu dilakukan dalam mekanisme resmi bersama perangkat daerah terkait. Hingga saat ini, tidak ada rapat intensif yang membahas pemotongan TPP.
“Kalau wacana teman-teman di APBD atau ASN itu ada, tapi pembahasan seperti waktu pembahasan anggaran belum ada. Insyaallah masih aman lah,” katanya.
Ia berharap isu mengenai penyesuaian TPP tidak ditanggapi berlebihan. Seluruh pihak diminta menunggu informasi yang benar-benar disampaikan melalui forum resmi.
“Setiap kebijakan terkait tunjangan pegawai hanya dapat diputuskan melalui pembahasan resmi dalam mekanisme anggaran,” tutupnya.
Ditegaskan kembali bahwa hingga kini belum ada perubahan, keputusan baru, maupun pembahasan lanjutan mengenai penurunan TPP ASN PPU.(adv/lov)
