READIN.ID – PENAJAM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin, menyoroti minimnya kejelasan pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Program yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto ini, meski didukung penuh DPRD PPU, dinilai belum menunjukkan transparansi dalam implementasinya di lapangan.
Pemerintah pusat sendiri menargetkan program MBG menjangkau 82,9 juta orang di 38 provinsi pada tahun 2025.
Jamaluddin mengungkapkan bahwa Komisi II DPRD PPU, yang memiliki wewenang pengawasan terhadap program semacam ini, belum mendapatkan informasi memadai mengenai perkembangan MBG di PPU.
“Sejauh ini, Komisi II DPRD yang membidangi program seperti ini belum mendapat update terkini. Padahal ini termasuk dalam ranah pengawasan kami. Di awal memang sempat ada laporan masuk, tapi setelah itu tidak ada perkembangan yang kami ketahui,” ujar Jamaluddin saat diwawancarai pada Rabu (28/5/2025).
Ia mengakui, pada tahap awal memang sempat terlihat pergerakan program di beberapa Sekolah Dasar (SD) seperti SD 020, SD 013, dan 028. Namun, tindak lanjutnya dinilai adem-adem saja dan tidak menunjukkan arah yang jelas.
Dirinya juga menyoroti bahwa pelaksana program ini bukan dinas daerah, melainkan badan khusus yang ditunjuk langsung oleh pusat.
“Harusnya minimal kami dikabari atau ditembusi oleh dinas terkait. Tapi faktanya, pelaksana program ini bukan dinas, melainkan badan khusus yang ditunjuk langsung oleh pusat. Setahu kami dulu sempat dilaksanakan oleh Kodim yang bekerja sama dengan pihak tertentu,” jelasnya.
Melihat belum adanya kejelasan pelaksanaan program di daerah, Jamaluddin berharap adanya peningkatan koordinasi antara badan pelaksana pusat dengan pemerintah daerah.
“Saya menekankan bahwa meskipun program ini kebijakan nasional, pemerintah daerah tetap perlu dilibatkan secara aktif agar pengawasan dan distribusi program berjalan maksimal,” tutupnya.(*lov/adv)
