Readin.id – SAMARINDA. Gedung belum selesai, atap bocor, ruang belajar seadanya. Di sejumlah daerah di Kalimantan Timur, pembangunan sekolah yang semestinya menjadi penopang masa depan justru tersendat di tengah jalan.
Persoalan proyek pendidikan mangkrak kembali mencuat dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemprov Kaltim. Temuan itu mengemuka setelah Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kaltim melakukan peninjauan lapangan ke beberapa kabupaten, mulai Penajam Paser Utara (PPU), Paser, Kutai Timur hingga Mahakam Ulu.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menilai persoalan tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah teknis biasa. Sebab, dampaknya langsung dirasakan siswa yang hingga kini belum memperoleh fasilitas belajar yang layak.
“Yang kami lihat di lapangan, ada proyek yang anggarannya sudah berjalan, tapi bangunannya belum juga selesai,” ujarnya usai Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kaltim, Senin (18/5).
Salah satu yang menjadi perhatian ialah pembangunan SMAN 3 Long Ikis di Kabupaten Paser. Dari hasil pengecekan lapangan, progres pembangunan sekolah itu dinilai jauh tertinggal dari target.
Bangunan utama disebut baru sebatas rangka, padahal proyek tersebut ditargetkan rampung tahun ini.
“Harusnya sudah selesai. Tapi yang berdiri baru kerangkanya saja,” katanya.
Menurut Syahariah, proyek tersebut akhirnya mengalami putus kontrak. Kontraktor pelaksana disebut tidak mampu menuntaskan pekerjaan akibat persoalan teknis hingga pembiayaan.
“Ada alasan medan, ada juga soal anggaran yang dianggap tidak cukup. Akhirnya pekerjaan berhenti,” ungkapnya.
Akibatnya, aktivitas belajar mengajar siswa masih berlangsung di bangunan sementara dengan kondisi minim fasilitas. Saat hujan turun, sejumlah ruangan bahkan tak lagi bisa digunakan karena kebocoran.
“Ruang kepala sekolah saja bocor. Kalau hujan kadang kelas dikosongkan. Kondisinya memang memprihatinkan,” tuturnya.
Tak hanya di Paser, Pansus LKPJ juga menemukan sejumlah persoalan serupa di daerah lain. Di SMKN 1 PPU, pembangunan ruang praktik dan renovasi kelas belum rampung hingga kontrak pekerjaan diputus.
Kemudian di SMAN 2 Paser Belengkong, proyek pembangunan unit sekolah baru senilai Rp25,2 miliar masih tersendat meski lahan telah bersertifikat. Persoalan administrasi hibah tanah disebut belum sepenuhnya tuntas.
Sementara di Balikpapan, SMK 7 diketahui masih kekurangan fasilitas bangku belajar sehingga harus meminjam dari sekolah lain. Akses menuju sekolah itu pun kerap terdampak banjir rob saat air laut pasang.
Temuan lain juga muncul di Kutai Timur. Bangunan ruang kelas baru SMKN 2 Sangatta Utara ditemukan mengalami keretakan meski proyek telah selesai dikerjakan.
Dari catatan Pansus, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim memiliki 10 kegiatan putus kontrak pada Tahun Anggaran 2024. Jumlah itu kembali bertambah menjadi delapan kegiatan pada 2025.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan penyelesaian proyek lama belum maksimal, namun pekerjaan baru terus bermunculan.
Syahariah memastikan Komisi IV DPRD Kaltim akan kembali melakukan pengawasan lapangan dalam waktu dekat untuk memantau langsung kondisi sekolah-sekolah bermasalah.
“Rabu kami turun lagi mengecek sekolah-sekolah yang memang masih bermasalah,” katanya.
Ia juga meminta Disdikbud Kaltim lebih selektif dalam menentukan kontraktor pelaksana proyek pendidikan agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun.
“Jangan sampai pekerjaan diterima begitu saja, lalu ditinggalkan di tengah jalan. Yang dirugikan akhirnya anak-anak,” tegasnya.
Menurut dia, penyelesaian proyek mangkrak harus menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran perubahan agar fasilitas pendidikan bisa segera dimanfaatkan masyarakat.
“Saya berharap tahun ini persoalan sekolah-sekolah yang belum selesai bisa dituntaskan. Jangan sampai kembali tertunda,” ujarnya.
Pengawasan, lanjut dia, tidak hanya terfokus pada daerah pemilihannya, tetapi mencakup seluruh wilayah Kaltim yang masih memiliki persoalan infrastruktur pendidikan.
“Di Mahulu juga masih banyak yang perlu perhatian. Ini bukan hanya soal satu daerah, tapi soal pendidikan kita secara keseluruhan,” pungkasnya.(*/ara)
