READIN.ID – PENAJAM — Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyampaikan bahwa implementasi penuh Program Perlindungan Nelayan masih tertunda meski Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan Nelayan telah disahkan. Sejumlah dukungan tetap berjalan, namun komponen perlindungan utama belum bisa direalisasikan akibat keterbatasan anggaran.
Kepala Dinas Perikanan PPU, Rozihan Asward, menjelaskan bahwa bantuan dalam bentuk fisik sebenarnya tetap ada, seperti peralatan tangkap dan dukungan teknis bagi nelayan. Namun, program asuransi perlindungan nelayan belum dapat dijalankan karena tidak masuk dalam anggaran murni tahun ini.
“Edukasinya tetap kita lakukan, beberapa bantuan fisik juga ada. Tapi untuk asuransi perlindungan itu belum masuk di anggaran murni,” ujarnya saat diwawancarai pada Senin, (1/12/2025).
Ia menambahkan bahwa pihaknya sudah mengusulkan agar program asuransi masuk dalam anggaran perubahan, tetapi dalam pembahasan perubahan anggaran tersebut juga belum bisa tercover akibat kondisi fiskal daerah yang masih defisit.
“Sudah kita usulkan di anggaran perubahan, cuma di perubahan kemarin juga belum ter-cover karena kondisi anggaran kita yang defisit,” jelasnya.
Meski begitu, Dinas Perikanan tetap mendorong agar skema asuransi perlindungan bisa menjadi prioritas dalam pembiayaan tahun berikutnya. Pemerintah daerah berharap ruang fiskal semakin membaik sehingga program perlindungan nelayan dapat dijalankan sesuai amanat regulasi.
“Kita tetap prioritaskan itu. Harapannya tahun depan kondisi fiskal lebih memungkinkan,” pungkasnya (adv/lov)
