Advertisement
Berita Terbaru
Beranda / Berita Terbaru / Pemkab PPU Lakukan Efisiensi Anggaran Tanpa Korbankan Pendidikan dan Kesehatan

Pemkab PPU Lakukan Efisiensi Anggaran Tanpa Korbankan Pendidikan dan Kesehatan

READIN.ID – PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) harus melakukan efisiensi anggaran di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusul adanya penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, Pemkab PPU memastikan sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama pelayanan dasar masyarakat.

Penegasan ini disampaikan Bupati PPU, Mudyat Noor, usai menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2025, pada Senin (29/9/2025).

“Iya betul, anggaran ada penurunan jadi mau tidak mau kita tetap laksanakan efisiensi. Kita efisienkan, kita tertibkan anggaran-anggaran di masing-masing SKPD, coba kita potong,” ujar Mudyat Noor.

Turun dari Ruang Rapat, Komisi IV DPRD Kaltim Cek Langsung Wajah Pendidikan di Paser

Mudyat menegaskan bahwa efisiensi dilakukan agar pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal.

“Bagaimanapun ada hal-hal penting yang harus kita laksanakan seperti bidang pendidikan dan kesehatan, itu yang kita utamakan,” tambahnya.

Gratispol Tak Sekadar Bagi Seragam, Tapi Ikut Meringankan Nafas Orang Tua

Bupati juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa tren penurunan anggaran kemungkinan akan berlanjut hingga tahun 2026. Oleh karena itu, Pemkab PPU telah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas pembangunan.

Strategi utama yang akan dilakukan adalah menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memaksimalkan bantuan keuangan atau belanja dari provinsi maupun dari pusat untuk dibawa ke PPU.

Gratispol Diminta Lebih Terarah, Syahariah: Dahulukan SMA-SMK dan Warga yang Betul-Betul Perlu

“Harapannya walaupun kita mengalami penurunan APBD, pembangunan tetap berjalan,” pungkasnya.

Melalui strategi ini, Pemkab PPU berkomitmen agar pembangunan tidak terhambat dan pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi fokus utama.(*lov)