Advertisement
Berita Terbaru
Beranda / Berita Terbaru / BPKP Temukan Lima Sektor Program Pemkab PPU Belum Tepat Sasaran

BPKP Temukan Lima Sektor Program Pemkab PPU Belum Tepat Sasaran

READIN.ID – PENAJAM — Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur menemukan lima sektor program di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.

Kelima sektor tersebut meliputi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, serta sektor pendidikan. Temuan ini diungkap dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan, Penguatan Kualitas Perencanaan, dan Pengendalian Risiko Fraud yang digelar di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Rabu (8/10/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Inspektorat PPU Budi Santoso, perwakilan BPKP Kalimantan Timur, serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Turun dari Ruang Rapat, Komisi IV DPRD Kaltim Cek Langsung Wajah Pendidikan di Paser

Dalam kesempatan itu, Budi menjelaskan bahwa hasil evaluasi BPKP Kaltim bukan merupakan temuan penyimpangan, melainkan identifikasi terhadap efektivitas program dan kegiatan yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan di lapangan.

“Kegiatan ini berawal dari laporan evaluasi BPKP yang menemukan beberapa kegiatan di lima sektor tersebut masih belum tepat sasaran. Karena itu, kami melakukan brainstorming bersama BPKP agar ke depan perencanaan OPD bisa lebih efektif dan efisien,” ujarnya.

Gratispol Tak Sekadar Bagi Seragam, Tapi Ikut Meringankan Nafas Orang Tua

Sebagai contoh, Budi menyoroti sektor pendidikan, di mana terdapat pembangunan ruang belajar baru yang justru dilakukan setelah penerimaan siswa baru berlangsung.

“Seharusnya pembangunan ruang belajar baru dilakukan di awal tahun, agar saat penerimaan siswa baru sarana sudah siap. Pola seperti ini yang menjadi perhatian kami,” jelasnya.

Gratispol Diminta Lebih Terarah, Syahariah: Dahulukan SMA-SMK dan Warga yang Betul-Betul Perlu

Menurutnya, hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan sistem perencanaan daerah, agar pelaksanaan program pemerintah benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Hasil evaluasi mereka bukan penyimpangan, tapi lebih ke ketidaktepatan sasaran. Nah, dari sinilah kami ingin memperkuat kembali manajemen perencanaan dan pengendalian,” pungkas Budi.(*lov/ara)