READIN.ID – PENAJAM — Dorongan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) rupanya menimbulkan konsekuensi anggaran bagi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD PPU, Syahrudin M Noor, yang menegaskan bahwa beban pembiayaan daerah justru meningkat sejak proses pembangunan IKN dimulai, terutama di wilayah Kecamatan Sepaku yang menjadi kawasan inti pemerintahan IKN.
Menurut Syahrudin, pengelolaan layanan publik dan operasional pemerintahan di Sepaku hingga kini masih sepenuhnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PPU. Mulai dari perawatan infrastruktur dasar, operasional kantor kecamatan, hingga penyediaan kebutuhan perangkat daerah masih menjadi tanggung jawab pemerintahan kabupaten, meskipun pembangunan IKN telah berjalan dan Otorita IKN sudah dibentuk.
“Sejak IKN hadir, beban anggaran kita bukannya berkurang, justru bertambah. Tetapi di sisi lain, belum ada kebijakan fiskal dari pemerintah pusat yang ikut menopang daerah terdampak,” ujar Syahrudin saat ditemui pada, Jumat (21/11/2025).
Ia menambahkan, situasi tersebut terjadi karena secara administrasi Kecamatan Sepaku masih berada di bawah struktur Pemerintah Kabupaten PPU. Selama status wilayah belum dilepaskan secara resmi, maka pembiayaan pelayanan publik tetap menjadi kewajiban pemerintah kabupaten meski aktivitas pembangunan skala nasional berlangsung di wilayah tersebut.
“Kalau Sepaku sudah sah dipisahkan dari PPU, tentu komposisi anggaran kita akan jauh lebih ringan. Namun saat ini kita masih menanggung semua pembiayaan,” tegasnya.
Syahrudin juga menyoroti ketimpangan antara janji dukungan pembangunan dari pemerintah pusat dan realisasi yang terjadi. Di tengah meningkatnya pengeluaran daerah, pendapatan daerah dinilai cenderung stagnan, bahkan beberapa pos penerimaan mengalami penurunan sehingga mempersempit ruang fiskal.
“Daerah penyangga IKN semestinya menerima perhatian khusus. Kalau pemerintah pusat serius memperkuat wilayah pendukung ibu kota negara, maka kebijakan fiskal untuk membantu PPU harus segera dirumuskan. Sayangnya sampai sekarang belum tampak tanda-tanda itu,” imbuhnya.
Melalui DPRD, PPU meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali peran penting kabupaten sebagai wilayah pendukung langsung pembangunan IKN. Harapannya, agar kabupaten tidak terus menanggung konsekuensi fiskal pembangunan nasional tanpa diikuti dukungan anggaran yang memadai.(adv/lov/ara)
