Readin.id – SAMARINDA — Tahun ajaran baru biasanya identik dengan daftar belanja panjang. Dari seragam, sepatu, tas, sampai atribut kecil yang diam-diam menguras isi dompet orang tua. Namun suasana berbeda mulai terasa di sejumlah sekolah menengah di Kalimantan Timur tahun ini.
Lewat program Gratispol, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membagikan perlengkapan sekolah gratis kepada puluhan ribu siswa baru SMA, SMK, dan SLB di seluruh kabupaten/kota. Program yang digelontor melalui APBD 2025 itu perlahan menjadi “angin sejuk” di tengah mahalnya kebutuhan pendidikan.
Tak sedikit orang tua yang kini bisa bernapas lebih lega saat anaknya mulai masuk sekolah.
Nilai anggaran yang disiapkan mencapai Rp65 miliar. Paket bantuan diberikan kepada sekitar 65 ribu siswa kelas X dengan isi yang terbilang lengkap. Mulai seragam putih abu-abu, jilbab untuk siswi muslimah, tas, sepatu, topi, dasi, sabuk, hingga kaus kaki.
Distribusinya dilakukan bertahap melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim bersama sekolah-sekolah hingga akhir Desember 2025.
Di lapangan, respons siswa mayoritas bernada positif. Banyak yang mengaku bantuan tersebut bukan sekadar formalitas program, tetapi benar-benar dipakai untuk aktivitas sekolah sehari-hari.
Di SMAN 16 Samarinda, Maliqa Nuur Shafa Sufiana mengaku proses pendataan ukuran berjalan sederhana. Saat pertama masuk sekolah, siswa langsung diminta mengisi ukuran pakaian dan sepatu.
“Enggak ribet sih. Langsung didata sama sekolah,” ucapnya.
Ia menerima paket perlengkapan lengkap. Menariknya, menurut Maliqa, kualitas bahan seragam justru terasa lebih nyaman dibanding pakaian sekolah yang pernah ia miliki sebelumnya.
“Bahannya lebih adem dipakai,” katanya.
Meski sempat mendapat seragam berlengan pendek yang tidak sesuai kebutuhan, persoalan itu akhirnya bisa diselesaikan setelah pihak keluarga mengajukan penukaran melalui sekolah.
“Beberapa minggu kemudian langsung diganti,” tuturnya.
Di balik cerita bantuan itu, ada pula sisi lucu yang mulai jadi bahan obrolan siswa. Karena model sepatu dan tas yang seragam, mereka kadang kesulitan membedakan barang milik masing-masing.
“Kalau tas masih bisa dihias atau dikasih gantungan. Kalau sepatu susah, soalnya sama semua,” ujarnya sambil tertawa.
Cerita lain datang dari Christian Naek Hamonangan Tambun. Siswa SMAN 16 Samarinda itu mendapati ukuran sepatu yang diterimanya ternyata lebih longgar meski nomor yang tercantum sudah sesuai.
Namun alih-alih mengurus pengembalian, Christian memilih jalan praktis. Ia bertukar sepatu dengan temannya yang justru mendapat ukuran terlalu kecil.
“Sama-sama cocok akhirnya,” katanya.
Terlepas dari persoalan kecil soal ukuran, ia tetap menilai bantuan tersebut sangat membantu siswa.
“Dipakai semua. Bajunya nyaman, tasnya ringan, sepatu juga enak,” ucapnya.
Hal senada disampaikan Rachmad Irfan Zaini. Ia mengaku kualitas perlengkapan yang diterima jauh di luar perkiraannya.
“Kualitasnya bagus. Sepatunya nyaman dipakai,” katanya.
Walaupun sebelumnya sudah membeli perlengkapan sekolah sendiri, ia tetap menggunakan tas dan sepatu bantuan Gratispol hingga sekarang.
Sementara itu, siswa SMAN 14 Samarinda, Satria Jibril Surya Susanto, mengatakan seluruh perlengkapan yang diterimanya sesuai ukuran dan masih dipakai rutin setiap hari sekolah.
“Masih bagus sampai sekarang,” ujarnya.
Menurutnya, orang tua menjadi pihak yang paling merasakan manfaat program tersebut. Sebab pengeluaran awal tahun ajaran bisa jauh ditekan.
“Orang tua senang karena enggak perlu beli lagi,” katanya.
Di sisi pemerintah, Disdikbud Kaltim memastikan program berjalan sesuai target. Penelaah Teknis Kebijakan sekaligus PPTK Disdikbud Kaltim, Priangga, mengatakan kualitas memang menjadi perhatian utama sejak awal.
Pemerintah, kata dia, tak ingin bantuan sekadar hadir sebagai pelengkap seremoni, tetapi benar-benar nyaman digunakan siswa.
“Harapannya memang terasa seperti hadiah buat anak-anak,” ujarnya.
Ia menjelaskan seluruh produk telah melalui pengujian laboratorium, termasuk bahan konveksi di Bandung serta sepatu dan tas dari sentra produksi Tanggulangin, Jawa Timur.
Menurut Priangga, jumlah kendala yang muncul juga sangat kecil dibanding total paket yang dibagikan.
“Retur tidak sampai seratus paket dari sekitar 60 ribu,” jelasnya.
Disdikbud juga membuka layanan after sales selama tiga bulan. Jika ada ukuran tidak sesuai, barang tertukar, atau kerusakan kecil seperti kancing lepas, sekolah dapat langsung mengajukan penggantian.
“Itu masuk garansi,” katanya.
Priangga juga meluruskan soal angka Rp1 juta yang ramai dibicarakan publik. Ia menegaskan nominal tersebut merupakan pagu anggaran, bukan harga pasti satu paket bantuan.
Nilai kontrak akhir, lanjutnya, berada di bawah angka tersebut karena masih melalui tahapan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan proses negosiasi dengan penyedia.
“Bukan berarti satu paket nilainya tepat Rp1 juta,” tegasnya.
Sementara terkait produksi yang dilakukan di luar Kalimantan Timur, pemerintah menyebut keterbatasan kapasitas industri lokal menjadi alasan utama. Sebab puluhan ribu paket harus diselesaikan dalam waktu relatif singkat.
“Belum ada pabrik di Kaltim yang kapasitas produksinya sebesar itu,” pungkasnya.(*/ara)
