Readin.id – TANAH GROGOT — Pagi di SMK Negeri 4 Tanah Grogot, Rabu (20/5), berjalan seperti biasa. Aktivitas siswa masih sibuk berpindah kelas, sebagian berkutat di ruang praktik. Namun di sela suasana belajar itu, hadir rombongan Komisi IV DPRD Kalimantan Timur yang datang bukan sekadar berkunjung, melainkan membawa agenda pengawasan pendidikan secara langsung.
Dipimpin anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, rombongan menyusuri sejumlah fasilitas sekolah, mulai ruang belajar, sarana praktik, hingga berbagai fasilitas penunjang yang selama ini menjadi tulang punggung aktivitas siswa.
Bagi DPRD, kondisi pendidikan tak cukup hanya dibaca lewat tumpukan laporan dan angka-angka administrasi. Ada realitas di lapangan yang, menurut Syahariah, harus dilihat dengan mata sendiri.
“Kalau cuma di meja, semuanya bisa terlihat rapi. Tapi kondisi sebenarnya harus dicek langsung,” ujarnya di sela kunjungan.
Agenda pengawasan itu menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Komisi IV di wilayah Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU). Fokusnya bukan hanya memeriksa bangunan sekolah, tetapi juga memastikan anggaran pendidikan benar-benar menyentuh kebutuhan siswa dan tenaga pendidik.
Dalam peninjauan tersebut, beberapa fasilitas mendapat perhatian khusus. Ada ruang belajar yang masih memerlukan pembenahan, sarana praktik yang dinilai perlu penguatan, hingga kebutuhan penunjang lain yang dianggap belum sepenuhnya memadai.
Menurut Syahariah, kunjungan lapangan penting dilakukan agar DPRD tidak kehilangan gambaran utuh mengenai kondisi pendidikan di daerah.
“Yang ingin kami lihat itu kebutuhan riil sekolah. Jadi bukan sekadar angka serapan anggaran,” katanya.
Tak hanya berkeliling sekolah, Komisi IV juga menggelar forum diskusi bersama para kepala sekolah. Pertemuan berlangsung terbuka dengan berbagai persoalan pendidikan disampaikan langsung kepada legislator.
Mulai kesiapan penerimaan peserta didik baru, keterbatasan fasilitas belajar, hingga kebutuhan penunjang kegiatan sekolah menjadi topik yang mencuat dalam pembahasan.
Sejumlah kepala sekolah memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan kondisi yang selama ini mereka hadapi di lapangan. Bagi DPRD, suara dari sekolah dinilai jauh lebih penting dibanding sekadar laporan tertulis yang masuk ke meja birokrasi.
“Kami ingin dengar langsung apa yang menjadi persoalan sekolah. Karena yang mereka alami sehari-hari tentu lebih nyata,” tutur Syahariah.
Seluruh hasil peninjauan dan masukan dari sekolah nantinya akan dibahas kembali dalam rapat internal Komisi IV DPRD Kaltim. Setelah itu, hasil evaluasi akan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti.
Tak berhenti di level OPD, temuan lapangan tersebut juga direncanakan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk disampaikan kepada Rudy Mas’ud sebagai bagian dari penguatan program pendidikan daerah.
“Pendidikan ini program prioritas daerah. Jadi apa yang kami temukan tentu harus jadi perhatian bersama,” pungkasnya.(*/ara)
