Readin.id – SAMARINDA — Program Gratispol di Kalimantan Timur memang sedang menjadi wajah baru kebijakan pendidikan daerah. Namun di balik semangat “gratis” yang disambut luas masyarakat, muncul satu pertanyaan penting: sampai seberapa kuat APBD mampu menopangnya?
Di tengah kondisi fiskal daerah yang mulai mengetat, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, mengingatkan agar program pendidikan gratis tetap dijalankan dengan hitung-hitungan realistis. Menurutnya, program besar tidak cukup hanya populer di publik, tetapi juga harus punya napas panjang dalam penganggaran.
Politikus yang juga tergabung dalam Panitia Khusus LKPJ itu menilai Gratispol merupakan langkah berani yang layak diapresiasi. Namun ia mengusulkan agar fokus utama program diarahkan lebih dulu pada sektor yang memang menjadi kewenangan provinsi, yakni pendidikan menengah SMA dan SMK, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
“Kalau SMA dan SMK itu memang tanggung jawab provinsi, baik negeri maupun swasta. Nah kalau S1 sampai S3, sebenarnya itu ranah pusat,” ujarnya, Senin (18/5/2026).
Meski begitu, Syahariah tidak menampik bahwa langkah Pemprov memperluas bantuan hingga jenjang perguruan tinggi menjadi terobosan yang jarang dilakukan daerah lain. Ia bahkan mengaku bangga karena tidak banyak pemerintah provinsi yang berani membuka skema pembiayaan pendidikan hingga pascasarjana.
Menurutnya, gagasan yang didorong Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, memang membawa harapan besar bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan tinggi.
“Saya bangga karena ini program yang besar. Tidak semua daerah punya keberanian seperti itu,” katanya.
Hanya saja, di balik ambisi besar tersebut, kondisi keuangan daerah disebut sedang tidak dalam posisi longgar. Syahariah menyinggung kapasitas APBD Kaltim yang sebelumnya diproyeksikan berada di angka sekitar Rp24 triliun, namun dalam perjalanan justru mengalami penurunan signifikan hingga kisaran Rp12 triliun.
Situasi itu, kata dia, otomatis memengaruhi ruang gerak pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program prioritas.
Dalam laporan LKPJ 2025 hingga pembaruan Triwulan I 2026, realisasi bantuan pendidikan tercatat sudah mencapai Rp288,5 miliar yang disalurkan kepada lebih dari 63 ribu mahasiswa.
Tak berhenti di sana, Pemprov Kaltim juga menargetkan hampir 159 ribu mahasiswa menerima manfaat Gratispol sepanjang 2026 dengan estimasi kebutuhan anggaran menembus Rp813,5 miliar.
Sementara di tingkat pendidikan menengah, program tersebut diwujudkan lewat pembagian seragam gratis untuk lebih dari 65 ribu siswa baru SMA, SMK, dan SLB di ratusan sekolah se-Kaltim.
Pemerintah daerah juga menggandeng puluhan perguruan tinggi negeri dan swasta untuk skema pembayaran UKT langsung ke kampus.
Namun menurut Syahariah, besarnya cakupan program harus dibarengi keberanian menentukan prioritas. Ia menilai bantuan pendidikan tinggi tetap bisa berjalan, tetapi porsinya perlu lebih selektif agar tidak membebani APBD dalam jangka panjang.
“Kalau memang tetap dijalankan untuk S1, S2, dan S3, mungkin porsinya bisa dikurangi dulu. Yang mampu, ya bayar mandiri terlebih dahulu,” tegasnya.
Ia menilai arah kebijakan bantuan pendidikan idealnya lebih memihak kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan diberikan secara merata tanpa melihat kemampuan ekonomi penerima.
Selain soal anggaran, Syahariah turut menanggapi kritik sebagian mahasiswa terhadap implementasi Gratispol. Menurutnya, ruang evaluasi tetap terbuka, namun penyampaian aspirasi sebaiknya dilakukan lewat dialog yang sehat.
“Kalau ada kekurangan, mari disampaikan baik-baik. Pemerintah juga sedang berupaya,” tandasnya.(*/ara)
