Readin.id – BALIKPAPAN. Di tengah biaya pendidikan yang makin membuat banyak keluarga harus menghitung ulang isi dompet tiap semester, program Gratispol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai terasa dampaknya di lapangan. Bukan sekadar jargon pendidikan gratis di baliho pemerintahan, tapi perlahan berubah menjadi “penyelamat senyap” bagi ribuan mahasiswa yang nyaris berhenti kuliah karena persoalan biaya.
Di Universitas Mulia misalnya, program ini disebut berhasil menekan angka mahasiswa cuti hingga yang memilih menghilang dari perkuliahan. Ketua Satgas Gratispol kampus tersebut, Sumardi, mengakui sebelum bantuan pendidikan itu berjalan, persoalan tunggakan kuliah menjadi cerita lama yang terus berulang setiap semester.
“Dulu cukup banyak yang tiba-tiba tidak aktif. Ada yang cuti, ada juga yang hilang karena biaya kuliah,” ujarnya saat ditemui, jumat (15/5).
Kini kondisinya mulai berubah. Pada tahun akademik 2025, jumlah mahasiswa Universitas Mulia yang diusulkan sebagai penerima Gratispol mencapai sekitar 1.500 orang. Angka itu meningkat dibanding kuota sebelumnya yang berada di kisaran 1.200 mahasiswa. Kenaikan tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa kebutuhan bantuan pendidikan di daerah memang bukan persoalan kecil.
Program ini sendiri memiliki sejumlah ketentuan. Penerima diwajibkan berdomisili di Kalimantan Timur minimal tiga tahun. Untuk jenjang strata satu, batas usia maksimal ditetapkan 25 tahun. Sedangkan program magister dan doktor rata-rata dibatasi hingga usia 35 tahun. Namun bagi dosen maupun tenaga pendidik, tersedia ruang toleransi usia yang lebih longgar.
Menariknya, skema Gratispol tidak hanya menyasar mahasiswa reguler. Para guru dan dosen yang ingin melanjutkan studi ke jenjang S2 maupun S3 juga ikut mendapat prioritas. Pemerintah tampaknya mulai membaca bahwa kualitas pendidikan tak cukup hanya memperbanyak gedung kampus, tetapi juga memperkuat sumber daya manusianya.
Besaran bantuan yang diterima mahasiswa pun berbeda-beda, mengikuti nominal UKT masing-masing program studi. Untuk jurusan umum seperti ekonomi, hukum, dan komunikasi, bantuan rata-rata mencapai Rp5 juta per semester. Program farmasi memperoleh sekitar Rp7,5 juta. Sedangkan pendidikan kedokteran bisa menyentuh Rp15 juta per semester, bahkan program spesialis mencapai Rp20 juta.
Bantuan tersebut diberikan hingga delapan semester atau sampai mahasiswa menyelesaikan masa studi normalnya. Meski demikian, kampus masih dibuat repot oleh persoalan administratif yang ternyata belum sepenuhnya selesai.
Masih ada mahasiswa yang namanya sudah diusulkan kampus, namun belum melengkapi data pada sistem daring Gratispol. Persoalan yang terlihat sepele itu justru bisa membuat pencairan bantuan gagal diproses.
“Kalau datanya tidak lengkap, dananya harus dikembalikan. Kampus tidak bisa mempertanggungjawabkan pencairannya,” terang Sumardi.
Karena itu, pihak kampus kini bukan hanya mengurus akademik, tetapi juga ikut menjadi “pengingat berjalan” bagi mahasiswa penerima bantuan agar tetap aktif kuliah dan menjaga komunikasi dengan kampus. Sebab dalam praktiknya, ada juga mahasiswa yang mendadak menghilang tanpa kabar ketika bantuan sudah berjalan.
Di sisi lain, pengelolaan anggaran Gratispol disebut mulai lebih tertata dibanding fase awal pelaksanaan program. Pemerintah daerah bahkan dikabarkan telah menyiapkan alokasi anggaran lanjutan untuk tahun berikutnya.
Sebuah kabar yang setidaknya memberi harapan bahwa di tengah mahalnya biaya pendidikan hari ini, masih ada ruang agar bangku kuliah tidak hanya menjadi milik mereka yang dompetnya tebal.(*/san/Ara)
