READIN. ID – SAMARINDA. Polemik anggaran di lingkup Pemprov Kaltim akhirnya dijawab terbuka. Dalam jumpa pers di Diskominfo Kaltim, Selasa (5/5), pemerintah membeberkan sejumlah pos yang ramai diperbincangkan, mulai dari renovasi rumah jabatan (rujab) gubernur, pengadaan kursi pijat, hingga belanja laundry.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan banyak informasi yang beredar belum utuh. Ia menilai perlu ada penjelasan langsung agar tidak memicu persepsi keliru di masyarakat.
Sorotan terhadap kursi pijat senilai Rp125 juta, misalnya. Faisal menegaskan angka tersebut hanyalah rencana dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), bukan angka final. “Itu pagu untuk dua unit, bukan satu. Dan realisasinya juga tidak sampai segitu,” ujarnya.
Menurut dia, harga aktual berada di kisaran Rp47 juta per unit. Proses pengadaan pun dilakukan melalui mekanisme resmi di Biro Pengadaan Barang dan Jasa, bukan oleh Biro Umum seperti yang sempat diasumsikan.
Faisal juga memastikan seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, sudah melewati pengawasan internal dan eksternal. “Ada Inspektorat, ada BPK. Semua prosedur dijalankan,” tegasnya.
Terkait wacana gubernur yang ingin menanggung pribadi beberapa fasilitas seperti kursi pijat, ia menyebut hal itu tidak bisa dilakukan. Alasannya, barang yang sudah dibeli otomatis tercatat sebagai aset daerah.
“Kalau sudah jadi aset, tidak bisa ditarik atau dibeli pribadi,” jelasnya.
Ia kemudian menyinggung perbedaan dengan kasus kendaraan dinas mewah yang sempat dibatalkan. Menurutnya, pembatalan bisa dilakukan karena proses belum rampung dan pihak penyedia bersedia menarik kembali unit tersebut.
“Kalau yang ini sudah selesai, sudah tercatat. Mekanismenya berbeda,” tambahnya.
Sebagai jalan tengah, Pemprov Kaltim berencana memindahkan pemanfaatan fasilitas tersebut ke Hotel Atlet yang kini beroperasi secara komersial dengan nama Hotel Claro Pandurata.
“Ini inisiatif gubernur, supaya tetap bermanfaat,” katanya.
Isu lain yang tak luput dari pembahasan adalah anggaran laundry ratusan juta rupiah. Faisal menegaskan, anggaran itu bukan untuk kebutuhan pribadi, melainkan menunjang operasional seluruh fasilitas rujab dan gedung pendukung.
“Yang dilayani itu banyak. Bukan hanya pakaian, tapi seluruh kebutuhan kebersihan fasilitas,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Faisal mengingatkan pentingnya peran media dalam menyajikan informasi yang berimbang. Ia menegaskan pemerintah juga memiliki hak untuk meluruskan pemberitaan.
“Kami tidak anti kritik, tapi informasi harus lengkap,” pungkasnya.
Jumpa pers tersebut turut menghadirkan Plt Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, serta dihadiri sejumlah awak media dari berbagai platform. (*/ara)
