Advertisement
Berita Terbaru DPRD PPU
Beranda / DPRD PPU / Fraksi PDI Perjuangan Minta Pembangunan Manusia Jadi Prioritas RAPD 2026

Fraksi PDI Perjuangan Minta Pembangunan Manusia Jadi Prioritas RAPD 2026

READIN.ID – PENAJAM – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPD) Tahun Anggaran 2026. Fraksi ini menekankan agar APBD diarahkan untuk memperkuat pondasi pembangunan yang berpihak pada rakyat, dengan menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.

Pandangan tersebut disampaikan oleh juru bicara fraksi, Anggota DPRD PPU Ishaq, dalam Rapat Paripurna yang digelar Jumat (28/11/2025).

Ishaq menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi merupakan instrumen strategis utama untuk menopang pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan masyarakat.

Turun dari Ruang Rapat, Komisi IV DPRD Kaltim Cek Langsung Wajah Pendidikan di Paser

“Melalui APBD, pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan program yang berpihak pada kepentingan rakyat, memperkuat perekonomian daerah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Ishaq.

Fraksi PDI Perjuangan menilai RAPD 2026 harus memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi.

Gratispol Tak Sekadar Bagi Seragam, Tapi Ikut Meringankan Nafas Orang Tua

Dirinya secara khusus menuntut efisiensi belanja daerah dan akuntabilitas di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia meminta agar anggaran tidak terjebak pada kegiatan yang tidak memberikan dampak nyata.

“Pemerintah daerah harus menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama. Belanja daerah wajib efisien, tepat sasaran, dan tidak terjebak pada program seremonial yang tidak memberi dampak nyata,” pungkasnya.

Gratispol Diminta Lebih Terarah, Syahariah: Dahulukan SMA-SMK dan Warga yang Betul-Betul Perlu

Selain itu, fraksi juga menekankan pentingnya memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memperdalam evaluasi kinerja OPD agar tata kelola anggaran semakin bersih dan berintegritas.(adv/lov)