READIN.ID – PENAJAM – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Bijak Ilhamdani, menyoroti serius kebijakan pemerintah pusat yang kembali melanjutkan pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2026. Ia menilai kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tersebut sebagai “ujian fiskal” berat yang berpotensi menimbulkan guncangan signifikan di daerah.
Bijak mengatakan, dari perspektif daerah yang sangat bergantung pada pusat, kebijakan pengurangan TKD dapat dianggap sebagai “bencana fiskal”.
Kondisi PPU pada 2026 diproyeksikan masih memiliki tingkat ketergantungan TKD hingga 80 % dari total APBD. Hal ini menyangkut pos-pos belanja penting seperti belanja pegawai, operasional, dan belanja modal yang menopang ekonomi lokal.
Berdasarkan surat penyampaian rancangan alokasi TKD 2026 dari Kementerian Keuangan, Bijak memprediksi total APBD Murni PPU tahun depan hanya akan berada di kisaran Rp 1,3 triliun hingga Rp 1,8 triliun.
Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan APBD 2025 yang mencapai sekitar Rp 2,4 triliun setelah penetapan APBD Perubahan.
“Dampaknya tentu akan memberikan tekanan fiskal luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, serta stabilitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan,” Kata Bijak.
Dirinya memperingatkan bahwa keterbatasan fiskal berpotensi menghambat program prioritas, menurunkan kualitas layanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur), bahkan dapat memicu fiscal distress yang memaksa pemerintah daerah melakukan rasionalisasi belanja secara ketat.
Ia juga menyoroti adanya peningkatan alokasi anggaran di sejumlah kementerian saat TKD daerah dipangkas. Ia menilai hal ini berpotensi mengikis semangat desentralisasi dan otonomi daerah.
Meskipun demikian, Bijak berharap kondisi ini dapat menjadi momentum yang melahirkan inovasi kebijakan dan kreativitas fiskal di daerah.
“Tahun 2026 akan menjadi tahun yang sangat menantang bagi daerah. Pemerintah daerah tidak bisa lagi sekadar menjadi pelaksana kebijakan pusat,” ujarnya.
Politisi Demokrat ini menekankan, PPU harus mampu memperkuat strategi pendapatan mandiri, meningkatkan kerja sama lintas sektor, dan memaksimalkan potensi lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Saya berharap kebijakan pusat tidak justru melemahkan, melainkan memperkuat fondasi keuangan nasional dan mendorong pembangunan yang lebih merata dalam jangka panjang,” tutupnya.(adv/ziq)
