READIN.ID – PENAJAM – Wacana pendirian Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menjadi topik hangat yang terus dibahas publik, namun hingga kini belum mendapatkan lampu hijau resmi dari Kementerian Sosial.
Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, menegaskan bahwa pelaksanaan program SR tidak dapat serta merta dilakukan tanpa melewati tahap verifikasi dan supervisi dari pemerintah pusat.
“Sekarang kita masih dalam tahap supervisi, belum ada penetapan resmi dari kementerian,” ujar Thohiron saat diwawancarai usai kegiatan di Aula Kantor Kementerian Agama (Kemenag) pada Senin (16/6/2025).
Thohiron menjelaskan, verifikasi merupakan dasar penentuan kelayakan suatu daerah untuk menjalankan program SR. Program ini diawasi ketat oleh Kementerian Sosial karena menyasar masyarakat dengan kebutuhan pendidikan, terutama yang tidak terakomodasi di jalur pendidikan umum.
“Kita belum bisa bicara soal teknis lapangan karena belum lolos verifikasi. Jadi semua masih menunggu keputusan pusat,” jelasnya.
Ia menambahkan, SR tidak bisa sembarangan dibuka mengingat tujuannya yang sangat spesifik dan sasarannya yang tergolong rentan. Oleh karena itu, kontrol dari pusat bersifat mutlak.
“Apakah proposal kita nanti diterima atau tidak, ya nunggu keputusan kementerian itu,” tambahnya.
Thohiron menyadari bahwa proses pengajuan yang sedang berjalan bisa memakan waktu, sehingga PPU kini hanya tinggal menunggu kepastian.
“Saya optimistis bahwa PPU dapat masuk dalam daftar penerima program ini,” pungkasnya.
Selama proses penilaian berlangsung, Pemerintah Kabupaten PPU akan terus mempersiapkan segala sesuatu agar ketika penunjukan resmi turun, pelaksanaan program SR bisa segera dilakukan tanpa hambatan.(*lov/adv)
