READIN.ID – PENAJAM – Kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer pada 2025 dinilai berpotensi menimbulkan tantangan besar bagi daerah, termasuk Penajam Paser Utara (PPU). Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menekankan perlunya solusi konkret agar tenaga honorer yang telah lama berkontribusi tidak kehilangan mata pencaharian.
Raup Muin menyoroti besarnya jumlah tenaga honorer yang ada di PPU, yang masih menjadi tulang punggung dalam operasional pemerintahan daerah.
“Di DPRD saja, tenaga honorer hampir mencapai 100 orang, sementara jumlah ASN hanya sekitar 33 atau 34 orang. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran mereka dalam roda pemerintahan,” ujar Raup Muin saat ditemui di Kantor DPRD PPU pada Kamis (15/5/2025).
Menurutnya, tenaga honorer yang belum memenuhi syarat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan mereka yang baru bekerja kurang dari dua tahun akan menjadi kelompok yang paling terdampak.
Karena itu, DPRD PPU terus berkomunikasi dengan berbagai pihak guna mencari alternatif kebijakan agar tenaga honorer tetap bisa bekerja. Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah mekanisme outsourcing atau skema lain yang dapat memberikan kepastian bagi mereka.
“Kami ingin ada solusi yang jelas dan tidak merugikan tenaga honorer. Apakah melalui sistem outsourcing atau cara lain, semua masih dalam pembahasan. Kami berharap seluruh tenaga honorer di PPU, yang berjumlah sekitar 3.078 orang, tetap dapat terakomodasi dalam sistem yang baru,” tutupnya.
DPRD PPU berkomitmen mengawal kebijakan ini agar implementasinya tetap memperhatikan kepentingan tenaga honorer. (*lov/adv)
