Advertisement
Diskominfo PPU DPRD PPU Ekonomi JMSI Kaltim Penajam UMKM
Beranda / UMKM / Efisiensi Anggaran Tekan Perputaran Ekonomi UMKM PPU

Efisiensi Anggaran Tekan Perputaran Ekonomi UMKM PPU

Readin.id – PENAJAM – Dampak efisiensi anggaran di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai tak berhenti pada berkurangnya aktivitas pembangunan. Efek ikutannya juga dirasakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini bergantung pada perputaran ekonomi dari berbagai kegiatan pembangunan.

Anggota Komisi II DPRD PPU, Jamaluddin, mengatakan belanja pembangunan memiliki mata rantai ekonomi yang cukup panjang. Ketika proyek berjalan, masyarakat yang terlibat memperoleh pendapatan. Uang tersebut kemudian kembali beredar melalui belanja kebutuhan sehari-hari.

“Kalau normal suatu daerah itu anggarannya, kemudian ada beberapa kegiatan pembangunan yang berjalan di tingkat masyarakat, itu satu sama lain bisa berdampak saling menguntungkan,” ujarnya, Selasa (15/9/2026).

DPRD PPU Dorong Sekolah Terintegrasi Babulu Segera Direalisasikan

Menurut Jamaluddin, hubungan tersebut terlihat dari aktivitas usaha kecil yang tumbuh di sekitar lokasi pembangunan. Pekerjaan fisik seperti pembangunan jalan maupun bangunan, misalnya, turut membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan.

“Contoh saja misal ada pekerjaan-pekerjaan jalan, ada pekerjaan bangunan, masyarakat-masyarakat yang mungkin UMKM kecil itu bisa berdampak dari mereka-mereka yang kerja,” ujarnya.

Digitalisasi Perizinan PPU Jangan Sekadar Online, DPRD Soroti Kemudahan Akses Warga

Persoalan muncul ketika kegiatan pembangunan ikut menyusut akibat ruang fiskal yang terbatas. Berkurangnya pekerjaan berarti berkurang pula pendapatan masyarakat yang sebelumnya ikut menopang aktivitas ekonomi lokal.

“Ini yang kerja siapa, enggak ada, karena uang yang mau diputar untuk kegiatan-kegiatan itu tidak ada. Itu sebenarnya yang juga menjadi salah satu faktornya,” lanjutnya.

Tak Buka CPNS 2026, DPRD PPU Minta Kebutuhan ASN Tetap Dipetakan

Jamaluddin menilai kondisi tersebut perlu menjadi bagian dari perhatian pemerintah ketika menerapkan kebijakan efisiensi. Sebab, pengurangan aktivitas pembangunan tidak hanya berpengaruh pada sektor belanja pemerintah, tetapi dapat merambat ke daya beli dan keberlangsungan usaha kecil di masyarakat.

Bagi DPRD PPU, menjaga perputaran ekonomi lokal menjadi penting agar kebijakan efisiensi tidak semakin mempersempit ruang usaha masyarakat, khususnya UMKM yang mengandalkan aktivitas ekonomi di tingkat daerah. (Adv)