READIN.ID – PENAJAM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menyampaikan kekhawatirannya terkait rencana pemerintah pusat untuk menghapus tenaga honorer pada 2025. Ia menilai kebijakan ini menjadi tantangan serius bagi daerahnya yang memiliki jumlah tenaga honorer cukup besar.
“Masalah honorer ini memang cukup rumit. PPU kemungkinan termasuk daerah dengan jumlah tenaga honorer terbanyak. Saya tidak tahu bagaimana awalnya, tetapi di DPRD saja ada hampir 100 tenaga honorer, sementara ASN hanya sekitar 33 atau 34 orang,” ujar Raup Muin saat ditemui di Kantor DPRD pada Kamis (15/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa tenaga honorer selama ini memiliki peran krusial dalam mendukung jalannya pemerintahan dan layanan publik. Oleh karena itu, perubahan kebijakan ini tidak bisa diterapkan begitu saja tanpa mempertimbangkan dampaknya.
“Karena jumlah honorer yang begitu banyak, tentu ada reaksi terhadap kebijakan ini. Namun, jika sudah menjadi aturan resmi, kita tidak punya pilihan selain mengikuti,” ungkapnya.
Meskipun kebijakan ini berpotensi memberikan dampak besar, terutama bagi honorer yang telah lama mengabdi, Dirinya menegaskan bahwa DPRD PPU akan berusaha mencari solusi terbaik.
“Kami menyadari bahwa ini akan berpengaruh terhadap mereka yang telah bekerja bertahun-tahun. Kami akan mencari cara agar mereka tetap mendapatkan kepastian terkait masa depan mereka,” tutupnya.
DPRD PPU berkomitmen untuk mengawal implementasi kebijakan ini, sehingga proses transisi tenaga honorer dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan masalah baru bagi pemerintahan daerah maupun tenaga honorer yang terdampak.(*lov/adv)
