READIN – PENAJAM. Lantaran pnetapan tapal batas yang dianggap merugikan, puluhan warga Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendatangi Kantor Bupati PPU. Senin (07/10) kemarin.
Mereka mengklaim bahwa wilayah Kelurahan Jenebora semakin menyempit setelah penyesuaian tapal batas dengan Kelurahan Gersik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tapal batas antara Kelurahan Jenebora dan Gersik.
Warga Jenebora mendesak pemda untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Kami merasa tidak adil. Seharusnya, sebagai kelurahan tertua, Jenebora memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan Gersik, yang hanya bagian wilayah pemekaran.
Menanggapi hal itu, Pejabat (Pj) Bupati PPU Muhammad Zainal Arifin mengatakan, bahwa pihaknya akan segera melakukan peninjauan ulang terkait persoalan tapal batas kedua wilayah kelurahan tersebut yang kini menjadi lokasi pembangunan Bandara Very Very Important Person (VVIP).
Namun, pemerintah daerah akan mempelajari lebih lanjut alasan di balik penetapan batas wilayah tersebut dan memastikan bahwa segala keputusan diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Lanjut Zainal mengatakan kami akan segera meninjau ulang masalah ini dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengetahui akar permasalahannya.
“Tentunya, kami akan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa tapal batas ini demi perkembangan dan pembangunan IKN,” ucapnya.
la juga menambahkan, bahwa penyelesaian masalah ini memerlukan kajian yang komprehensif agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari
“Baik dalam memberi keputusan yang memerlukan rasa keadilan juga memberikan hak masyarakat baik Kelurahan Jenebora maupun Kelurahan Gersik semua akan kita diskusikan,” ungkap Zainal.
Penjabat Bupati PPU berharap, agar warga tidak mudah terprovokasi, penyelesaiannya harus tetap kondusif, tenang, dan damai.
“kita akan terus diskusikan masalah ini demi keberlangsungan pembangunan ibu kota Nusantara (IKN) termasuk bandara VVIP serta demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tutupnya. (ara)
