READIN – PENAJAM. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Thohiron, menilai bahwa sektor pariwisata di daerahnya belum menjadi destinasi utama bagi wisatawan.
Oleh karena itu, Thohiron mengingatkan agar tidak terlalu berharap pada pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi dari sektor pariwisata.
“Wisata kita ini belum menjadi destinasi. Kalau wisata kita ini nanti sudah menjadi tujuan utama masyarakat, baru itu bisa,” ujar Thohiron saat diwawancara awak media, Senin (3/3/2025).
Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menarik wisatawan sebanyak mungkin ke PPU. Dengan banyaknya wisatawan yang datang, akan terjadi perputaran uang yang signifikan di daerah tersebut.
“Sebenarnya biarlah orang datang ke sini dulu. Dengan orang datang ke sini berwisata, minimal di situ ada perputaran uang,” jelasnya.
Thohiron juga menyoroti masalah kepemilikan aset wisata yang belum sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Hal ini menjadi kendala dalam pengelolaan dan pengembangan potensi wisata secara maksimal.
“Semua aset wisata ini kan bukan punya kita, sehingga kita untuk mengelola tempat-tempat wisata itu belum maksimal karena bukan milik kita. Misalnya semua aset sudah jadi milik pemerintah, ya kita bisa perjuangkan,” katanya.
Ia mencontohkan kondisi Pantai Tanjung yang menurutnya belum dikelola dengan baik karena status asetnya yang belum sepenuhnya milik pemerintah daerah.
“Ya. karena tidak dikelola dengan baik. Bagaimana kita kelola dengan baik, bukan aset kita,” ungkapnya.
Meskipun demikian, Thohiron membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta, namun ia menekankan bahwa kerja sama tersebut harus didasari kesepakatan kedua belah pihak.
“Kerja sama itu kan kalau kedua belah pihak sepakat. Kalau satu pihak tidak sepakat, bagaimana? Retribusi itu seharusnya menyediakan sarana dan prasarana, tapi bukan milik kita,” pungkasnya.
Dengan ini, DPRD Kabupaten PPU mendorong pemerintah daerah untuk lebih fokus pada pengembangan infrastruktur dan promosi pariwisata, serta memperjelas status kepemilikan aset wisata agar pengelolaan dapat dilakukan secara optimal. (Adv/Ad)
