Readin.id – PENAJAM – Tekanan fiskal yang dialami Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai mulai terasa hingga ke aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu pemicunya disebut berkaitan dengan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum kembali pada kondisi sebelumnya.
Anggota Komisi II DPRD PPU, Jamaluddin, menilai posisi PPU yang masih cukup bergantung pada DBH membuat perubahan kebijakan fiskal di tingkat nasional memiliki efek langsung terhadap ruang gerak pemerintah daerah.
Menurutnya, ketika penerimaan daerah berkurang, kemampuan pemerintah mengalokasikan anggaran untuk berbagai kegiatan yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat ikut menyempit.
“Kurang berani untuk mengakui bahwa daya beli masyarakat dampak daripada kebijakan yang secara nasional itu yang membuat daerah-daerah, khususnya Penajam yang memang ketergantungan DBH, tentunya sangat mempengaruhi,” ujarnya, Selasa (15/9/2026).
Situasi tersebut, kata Jamaluddin, menjadi semakin berat ketika daerah juga harus melakukan efisiensi anggaran. Dua kondisi itu kemudian berdampak pada berkurangnya aktivitas pemerintah yang selama ini turut menciptakan perputaran uang di tengah masyarakat.
“Dana yang sampai sekarang tidak normal, ya pasti efisiensi. Ditambah efisiensi, akhirnya seperti ini,” lanjutnya.
Jamaluddin tidak serta-merta menyebut kebijakan pemerintah pusat sebagai sebuah kesalahan. Namun, menurut dia, kebijakan fiskal perlu memperhitungkan kondisi daerah yang memiliki struktur pendapatan dengan ketergantungan besar terhadap DBH.
“Kalau saya katakan terus terang, ini kebijakan pusat yang kurang pas, bukan salah, tetapi lebih tepatnya kurang pas karena akhirnya semua daerah, terutama yang ketergantungan, itu betul-betul merasakan,” jelasnya.
Ia menilai persoalan tersebut pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan angka dalam postur APBD. Ketika ruang fiskal pemerintah menyempit, aktivitas pembangunan dan belanja pemerintah yang menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal juga ikut terdampak.
Jamaluddin kembali menyoroti dampaknya terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kurang berani untuk mengakui bahwa daya beli masyarakat dampak daripada kebijakan yang secara nasional itu yang membuat daerah-daerah, khususnya Penajam yang memang ketergantungan DBH, tentunya sangat mempengaruhi,” ujarnya, Senin (14/9/2026).
Karena itu, kondisi penerimaan DBH yang belum normal dinilai perlu menjadi perhatian serius. Bagi DPRD PPU, persoalan fiskal daerah tidak semata soal kemampuan pemerintah membiayai program, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat tetap terjaga. (Adv)
