DPRD PPU Suarakan Aspirasi Petani Tambak Terkait Kerusakan dan Abrasi Pesisir

oleh -24 Dilihat
oleh

READIN.ID – PENAJAM – Para petani tambak di Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi sejumlah tantangan yang menyebabkan kondisi mereka dinilai stagnan atau “jalan di tempat”. Persoalan ini mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Sujiati, yang menekankan pentingnya inovasi serta dukungan tambahan untuk para petambak.

Sujiati menilai, stagnasi yang dialami petani tambak sebagian diakibatkan pola pikir dan pola hidup yang belum banyak berkembang. Selain itu, siklus panen tambak yang memakan waktu cukup lama, yakni sekitar empat hingga lima bulan, menjadi kendala karena petani tidak memiliki penghasilan selama periode tersebut.

Untuk mengatasi jeda pendapatan ini, Sujiati mendorong adanya program pendampingan yang memperkenalkan alternatif usaha. Salah satu inovasi yang diusulkan adalah pemanfaatan tanggul tambak untuk ditanami komoditas hortikultura.

“Daripada menunggu panen tanpa penghasilan, tanggul-tanggul tambak bisa ditanami hortikultura seperti cabai, sehingga ada pendapatan harian yang menunjang kehidupan mereka,” ujar Sujiati, Senin (28/4/2025).

Selain kebutuhan inovasi pendapatan, Sujiati juga menyampaikan aspirasi yang muncul dari para petambak itu sendiri. Mereka sangat mengharapkan adanya program rehabilitasi tambak, termasuk perbaikan pintu-pintu air yang kondisi kerusakannya sudah memprihatinkan.

Persoalan lain yang mendesak adalah penanganan abrasi pesisir yang mulai mengancam area tambak. Menurut Sujiati, penangkal abrasi sangat penting untuk melindungi tambak dari kerusakan akibat intrusi air laut.

“Ini tidak mungkin diselesaikan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak,” katanya.

Sujiati memastikan, pihaknya di DPRD terus berupaya menyuarakan aspirasi petani tambak ini dalam setiap kesempatan rapat maupun melalui perwakilan daerah di tingkat nasional. Ia mengaku bersyukur, perjuangan tersebut mendapat respons dan dukungan penuh.

“Perwakilan kami di RI juga sangat mendukung. Ini penting agar program-program yang dibutuhkan masyarakat tambak bisa mendapat perhatian lebih,” pungkasnya.

Menutup pernyataannya, Sujiati menegaskan komitmennya untuk menjaga komunikasi baik dengan instansi terkait di PPU. Ia meyakini, harmonisasi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci keberlanjutan program kolaborasi yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat PPU, khususnya di sektor perikanan tambak.(*ad/adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *