READIN.ID – PENAJAM – Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keberadaan ritel modern seperti Indomaret, Alfamidi, dan Maxi di wilayah PPU. Menurutnya, kehadiran toko-toko waralaba tersebut berdampak buruk terhadap keberlangsungan usaha kecil milik masyarakat lokal.
“Kalau orang tanya pribadi saya, saya mungkin di antara seribu orang yang paling tidak setuju dan tidak akan mengizinkan, kalau saya punya kapasitas untuk itu,” ujar Jamaluddin pada Jumat (25/4/2025).
Ia mengungkapkan, sejak sebelum duduk kembali di DPRD, dirinya telah konsisten menolak masuknya ritel modern. Pandangannya didasari kekhawatiran bahwa bisnis-bisnis besar tersebut menggerus warung-warung kecil yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi warga lokal.
“Kalau ditanya masalah itu saya paling ga setuju, kenapa, Ya selain itu memang punya luar itukan hasil dari luar, kalau itu misalnya minimarket yang sifatnya orang lokal punya, saya pikir gada masalah karna dia berputarnya di situ, walaupun itu menjadi pertentangan ya,” imbuhnya.
“Terus terang saya paling nda setuju. Itu membunuh masyarakat kita yang biasa jualan kecil. Coba lihat di Petung, dulu ada toko yang sangat ramai waktu saya masih sekolah, sekarang tutup karena diapit Indomaret dan Alfamidi,” sambungnya.
Menurut Jamaluddin, ritel modern kerap membawa dampak sosial yang tidak disadari, seperti perubahan pola konsumsi masyarakat dan gengsi semu yang ditimbulkan dari belanja di tempat-tempat tersebut.
“Orang belanja ke sana bukan karena butuh saja, tapi kadang karena gengsi. Misalnya cuma ingin terlihat habis dari Indomaret,” ucapnya.
Meski di satu sisi ritel modern membuka peluang kerja, Jamaluddin menilai kontribusinya tidak sebanding dengan dampak jangka panjang terhadap pelaku usaha kecil.
“Benar, ada peluang kerja. Tapi seberapa besar dibandingkan dengan kerugian yang dialami pedagang kita? Banyak warung yang akhirnya tutup,” tegasnya.
Ia pun mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih tempat berbelanja.
“Saya malah mendorong masyarakat kita itu lebih mempertimbangkan untuk belanja ke tetangga, ke saudara kita sendiri. Manfaatnya lebih jelas. Karena kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi?” pungkasnya.
Dirinya berharap pemerintah melakukan kajian ulang terhadap izin dan keberadaan ritel modern di daerah, guna memastikan keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan tetap terjaga.(*ara/adv)
