READIN.ID – PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah menyusun peraturan daerah (Perda) yang melarang alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
Bupati PPU, Mudyat Noor, mengungkapkan bahwa langkah ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Pernyataan tersebut disampaikannya saat mendampingi Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, dalam pencanangan gerakan modernisasi pertanian menuju swasembada pangan di Desa Gunung Mulya, Kecamatan Babulu, Jumat (9/5/2025).
Menurut Mudyat Noor, Pemkab PPU telah mulai mendata perubahan fungsi lahan serta merancang regulasi guna melindungi produktivitas pertanian di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa koordinasi dengan legislatif akan segera dilakukan untuk merumuskan Perda yang memperkuat aturan terkait.
“Alih fungsi lahan tidak hanya berdampak pada produksi pangan, tetapi juga pada ekosistem pertanian dan kesejahteraan petani secara keseluruhan,” ujar Mudyat Noor.
Ia berharap regulasi tersebut dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta mencegah konversi lahan pertanian menjadi perkebunan atau peruntukan lainnya.
“Dengan adanya Perda ini, lahan sawah tetap bisa produktif guna mendukung swasembada pangan nasional,” pungkasnya.(*nm/adv)
