READIN.ID – PENAJAM – Program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum sepenuhnya menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Wakil Ketua Komisi III DPRD PPU, Jhon Kenedi, mengakui masih banyak warga yang belum mendapatkan bantuan tersebut, namun menegaskan hal itu bukan tanpa sebab.
Dalam keterangannya, Jhon menyebutkan berbagai kebijakan pusat yang harus diikuti daerah menjadi tantangan tersendiri dalam pengalokasian anggaran untuk program RTLH.
“Memang upaya itu ada, tapi kita tahu kondisi sekarang bahwa pusat punya kebijakan yang harus kita ikuti dan jalankan. Seperti program makan gratis, itu juga kita prioritaskan di APBD. Jadi memang ada pergeseran-pergeseran kegiatan. Pemerintah daerah juga pusing menggeser karena sudah ada janji-janji politik yang harus diwujudkan,” ujar Jhon pada Senin (28/4/2025).
Ia menjelaskan, efisiensi anggaran yang dilakukan sebagai penyesuaian terhadap kebijakan nasional terpaksa mengorbankan sejumlah program daerah, termasuk RTLH. Meski demikian, Jhon meminta masyarakat untuk tetap bersabar.
“Kebijakan pemerintah pusat itu harus kita ikuti. Terpaksa efisiensi ini mengorbankan kebijakan lain. Satu-satunya jalan, kita harus bersabar. Ke depan, mudah-mudahan anggaran bisa kembali dialokasikan untuk pembangunan rumah layak huni itu,” pungkasnya.
Jhon berharap, dengan stabilnya kondisi fiskal ke depan, program bantuan RTLH bisa kembali diperkuat dan menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.(*ara/adv)
