READIN.ID – PENAJAM – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dipastikan menjadi salah satu dari empat daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) terpilih sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR), yang merupakan program pendidikan unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Perihal ini disampaikan saat rapat koordinasi (rakor) dalam rangka memastikan kesiapan lahan dan tindak lanjut rencana pembangunan SR di PPU, yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PPU, Tohar di Kantor Bupati PPU pada Kamis (17/4/2025).
Tohor menyampaikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU merespon positif dan telah menyiapkan lahan yang berada di kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam.
“Rencana pembangunan SR ini agar segera ditindaklanjuti, dengan melengkapi seluruh persyaratan-persyaratan yang sekiranya dibutuhkan nantinya. Sesuai arahan bapak Bupati agar segera ditindaklanjuti, lengkapi seluruh dokomennya dan siapkan apa yang menjadi persyaratan lebih lanjut,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten PPU, Saidin mengatakan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati PPU dan surat Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) terkait persiapan lahan untuk pembangunan SR di Kabupaten PPU.
“Proposal kita sudah masuk ke Kementerian dan telah disetujui, tinggal sekarang kita melakukan cek kelengkapan dokomen untuk persyaratan Pembangunan itu. Nah yang akan dipastikan itu terkait wilayah area sekolah rakyat, kebetulan kita punya lahan kurang lebih 6-7 hektar di kelurahan Lawe-lawe, Penajam seperti yang diminta Kementerian,” ucapnya.
Lanjut Saidin, seluruh kelengkapan yang diminta terkait rencana pembangunan sekolah rakyat tersebut hampir dipastikan telah terpenuhi.
“Alhamdulillah memang terkait ini sudah siap semua Insya Allah dokumen kita telah sesuai dengan permintaan Kementerian tinggal nanti kelayakan lokasinya yang belum dipastikan di lapangan,” jelasnya.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) telah mengusulkan empat lokasi calon pembangunan SR, yakni sekolah yang merupakan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto untuk meningkatkan SDM sekaligus memutus rantai kemiskinan.
Keberadaan SR ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan akan didanai dari APBN, sedangkan daerah berperan dalam menetapkan lokasi, merekrut siswa, hingga menyiapkan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
“Empat lokasi di Kaltim yang ditawarkan ke pemerintah pusat tersebut masing-masing lahan milik Pemprov Kaltim di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), kedua di lahan milik Pemkab Kukar, ketiga lahan milik Pemkot Samarinda, dan keempat lahan milik Kabupaten PPU,” tutupnya.(*nm/adv)
