READIN.ID – SAMARINDA – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, menghadiri diskusi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA RI) dalam upaya mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan serta anak.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Sabtu (10/5/2025), dibuka oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Dalam kesempatan tersebut, Waris Muin menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan prioritas penting bagi Pemerintah Kabupaten PPU.
“Sepanjang tahun 2024, Pemkab PPU menangani 44 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hingga Maret 2025, tercatat 10 kasus,” ujarnya.
Untuk menangani kasus tersebut, Pemkab PPU telah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak, yang memberikan pendampingan bagi korban serta mendorong upaya pencegahan melalui sosialisasi ke masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan sekolah.
Selain itu, Pemkab PPU juga mengoptimalkan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) guna memperkuat peran keluarga dalam pencegahan kekerasan.
Di bidang kesetaraan gender, Pemkab PPU telah melaksanakan sosialisasi dan pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) hingga tingkat desa dan kelurahan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023.
“Kami juga fokus memberdayakan perempuan kepala keluarga dengan pendataan dan pelatihan sesuai kebutuhan agar ekonomi keluarga semakin kuat,” kata Waris Muin.
Selain aspek ekonomi, Pemkab PPU turut mendorong pemberdayaan di bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial melalui pelatihan bersama organisasi wanita di Penajam Paser Utara.
Meski berbagai program telah dijalankan, Waris Muin mengakui masih ada tantangan yang perlu dihadapi, seperti belum terwujudnya Kabupaten Layak Anak secara menyeluruh serta belum meratanya keberadaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Forum Anak, dan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di seluruh desa dan kelurahan.
“Kami berharap adanya dukungan dari semua pihak, termasuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, agar perlindungan terhadap perempuan dan anak di Penajam Paser Utara semakin kuat,” tutupnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Ketua DPRD Kaltim H. Hasanuddin Mas’ud, pejabat Kementerian PPPA RI, para bupati/wali kota se-Kaltim, serta pegiat perlindungan anak.(*nm/adv)
