READIN.ID – PENAJAM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin, menilai kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026 akan berdampak serius terhadap program pembangunan di PPU.
Menurut Jamaluddin, daerah yang sangat bergantung pada dana bagi hasil (DBH) dari pusat, seperti PPU, akan merasakan dampak langsung dari efisiensi fiskal ini, berpotensi menyebabkan program pembangunan terhambat.
Menanggapi situasi fiskal yang berubah drastis ini, dirinya menganalogikan kondisi tersebut sebagai bagian dari dinamika kehidupan.
“Jadi gini, hidup ini kan pasang surut ya, roda berputar,” kata Jamaluddin.
Ia menjelaskan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, PPU menikmati aliran anggaran besar yang memungkinkan hampir semua program pembangunan dapat terealisasi. Namun, kondisi tersebut kini berbalik.
“Dengan adanya perubahan, terutama *efisiensi yang dijalankan pemerintah pusat*, tentunya seluruh Indonesia itu terdampak termasuk kita sendiri, terutama daerah yang mengandalkan dana bagi hasil. Kita ini salah satunya,” ujarnya.
Politikus ini jua menyebutkan, konsekuensi dari pemangkasan TKD akan memunculkan sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari program pembangunan yang tidak bisa berjalan hingga kegiatan yang harus ditunda.
“Tentu akhirnya muncul masalah, entah itu program yang tidak bisa jalan, terhambat, ada yang seharusnya tahun ini bisa dikerjakan tapi ditunda dan sebagainya,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa kondisi fiskal yang terbatas ini harus dijadikan momentum evaluasi bagi Pemkab PPU.
“Saya mendorong pemerintah daerah untuk segera menentukan langkah-langkah prioritas dan strategi yang lebih adaptif agar pembangunan tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran,” tutupnya.(adv/ziq)
