READIN.ID – PENAJAM – Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat yang sempat viral mengenai pengiriman pelajar bermasalah ke barak militer. Sebagai mantan guru, Thohiron menegaskan bahwa pendekatan semacam itu tidak ideal untuk diterapkan di PPU. Ia menekankan pentingnya peran pendidik dalam menangani perilaku siswa dan tidak boleh digantikan oleh lembaga lain.
“Kalau saya, tidak sejauh itu. Saya ini mantan guru, jadi tetap berharap apapun yang terjadi, apa pun yang dilakukan siswa, tetap ditangani oleh guru yang bersangkutan. Jangan sampai peran guru sebagai pendidik dan pengajar digantikan oleh lembaga lain,” ujar Thohiron, Rabu (21/5/2025).
Ia menilai, guru memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam membina karakter siswa. Peran ini, menurutnya, tidak seharusnya dialihkan kepada pihak di luar dunia pendidikan formal.
Dalam kesempatan yang sama, Thohiron juga menyayangkan masih adanya kasus anak putus sekolah di tengah fasilitas pendidikan yang kini digratiskan oleh pemerintah.
“Kalau ada anak yang putus sekolah, saya menyalahkan anaknya sendiri. Kenapa? Karena sekolah sudah gratis. Apa alasannya mereka tidak sekolah? Tidak mungkin karena tidak bisa bayar, sekolah kan gratis,” katanya.
Dirinya turut menyoroti perbedaan semangat belajar antara generasi sekarang dan generasi sebelumnya. Menurutnya, kemudahan fasilitas justru membuat sebagian anak kehilangan motivasi.
“Anak-anak sekarang tidak seperti dulu. Jalan satu kilometer saja tidak mau, maunya naik motor. Dulu zaman saya, jalan kaki lima kilometer itu biasa. Sekarang, setengah kilometer saja alasan tidak ada kendaraan, jadi tidak sekolah. Ini kan masalah pada individunya,” pungkasnya.
Ia berharap peran guru dalam mendidik anak bangsa tetap dijaga dan dihormati. Ia juga mengajak generasi muda untuk lebih menghargai kesempatan mengenyam pendidikan yang telah difasilitasi oleh negara.(*ara/adv)
