READIN.ID – PENAJAM – Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menyoroti alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Menurutnya, meskipun sudah menjadi pedoman nasional, realisasi anggaran tersebut dinilai belum mencukupi untuk menjawab berbagai persoalan di sektor pendidikan.
“UU Sisdiknas memang menetapkan 20 persen dari APBD untuk sektor pendidikan. Tapi nyatanya, 20 persen itu belum tentu cukup untuk menjawab semua persoalan. Kalau memang tidak cukup, kenapa tidak kita naikkan? Mau jadi 50 persen pun tidak apa-apa, kalau memang pendidikan ini jadi fokus utama kita membangun bangsa,” ujar Thohiron saat diwawancarai pada Senin (16/6/2025).
Thohiron menilai, masih banyak masalah mendasar yang dihadapi tenaga pendidik, terutama guru-guru di sekolah swasta dan madrasah, terkait kesejahteraan. Ia menyebut, tidak sedikit guru yang menghadapi realita ekonomi sulit karena pendapatan tidak menentu, bahkan ada yang kesulitan membayar biaya pendidikan anaknya sendiri.
“Bayangkan, ada guru yang masih harus mikir besok masak apa. Ada juga yang bingung karena anaknya harus bayar uang semester tapi belum ada uang. Itu ironis. Masa anak guru sendiri tidak bisa sekolah? Ini tidak boleh terjadi,” katanya.
Ia juga menyoroti kebutuhan pendidikan lain di luar biaya sekolah. Meskipun biaya pendidikan di sekolah gratis ditanggung negara, kebutuhan lain seperti biaya hidup, transportasi, dan tempat tinggal (kos) tetap menjadi kendala, khususnya bagi keluarga kurang mampu.
“Kita ini memang bersyukur, di Kabupaten PPU dan Provinsi Kaltim pendidikan sudah gratis. Tapi pendidikan itu bukan hanya SPP. Biaya hidup, biaya kos, makan-minum, dan lainnya itu kan tidak ditanggung pemerintah,” jelasnya.
Oleh karena itu, dirinya menilai peningkatan taraf ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan dan pemerataan bantuan sosial juga menjadi bagian penting dalam memperkuat akses pendidikan. Menurutnya, pendidikan hanya bisa berkembang di tengah masyarakat yang secara ekonomi cukup kuat untuk mendukung anak-anaknya tumbuh dan belajar.
“Salah satu cara menaikkan kualitas pendidikan ya dengan menaikkan daya beli masyarakat. Kalau masyarakatnya sejahtera, mereka enggak pusing soal biaya sekolah, soal beli buku, atau ongkos anak ke sekolah,” tambahnya.
Ia menekankan, dorongan peningkatan anggaran pendidikan lebih dari 20 persen bukan semata soal angka, melainkan soal komitmen negara dalam memprioritaskan masa depan generasi penerus.
“Pendidikan tidak cukup hanya diklaim gratis di atas kertas, namun harus dibarengi dengan perhatian serius terhadap kesejahteraan guru dan kondisi riil masyarakat,” tutupnya.(*lov/adv)
