READIN.ID – PENAJAM — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menargetkan pembangunan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) rampung paling lambat pada Desember 2025. Program ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung program nasional Tiga Juta Rumah.
Kepala Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan (Disperkimtan) PPU, Khairil Achmad, mengatakan sebagian besar proyek RTLH telah menunjukkan progres signifikan.
“Untuk RTLH, kita targetkan selesai paling lambat Desember. Saat ini ada 40 unit di Kecamatan Waru dan Babulu yang sudah rampung seluruhnya. Sementara itu, 40 unit lainnya di Kecamatan Sepaku dan Penajam sudah mencapai progres sekitar 70 persen,” ujar Khairil, Selasa (4/11/2025).
Selain itu, terdapat 18 unit tambahan yang sedang dibangun di kawasan kumuh Penajam. Khairil memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai jadwal sambil menunggu proses penyelesaian dari tim pelaksana.
“Alhamdulillah semua kegiatan sudah berjalan. Tinggal kita menunggu penyelesaian dari teman-teman pelaksana di lapangan,” tambahnya.
Ia menjelaskan, program RTLH juga terintegrasi dengan pendataan masyarakat melalui Program Tiga Juta Rumah. Pendataan ini diharapkan dapat menghasilkan data riil mengenai kondisi rumah tidak layak huni serta warga yang belum memiliki rumah.
“Salah satu bentuk dari program Tiga Juta Rumah itu adalah pendataan. Dari situ kita bisa tahu data real rumah tidak layak huni dan masyarakat yang belum memiliki rumah. Data ini nanti akan kita usulkan baik melalui APBD provinsi maupun APBN,” jelasnya.
Khairil juga menyinggung istilah “beklok” yang digunakan dalam pendataan kepemilikan rumah. Berdasarkan hasil sementara, tercatat sekitar 9.800 warga di PPU belum memiliki rumah.
“Beklok ini ada dua, yaitu beklok kepemilikan dan beklok penghunian. Secara umum, beklok itu dihitung dari jumlah penduduk atau KK dikurangi jumlah rumah yang ada. Dari situ ketemu angka sekitar 9.800 warga yang belum memiliki rumah,” tuturnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus berupaya menekan angka tersebut melalui program bantuan rumah layak huni dan pengajuan pendanaan ke tingkat provinsi maupun pusat.(*lov/ara)
