READIN.ID – PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare di belakang stadion untuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK). Namun, realisasi proyek tersebut masih menanti kepastian alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU, Marjani, menjelaskan bahwa proposal pembangunan BLK telah diajukan kepada pemerintah pusat untuk didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika usulan tersebut tidak disetujui, pemerintah daerah memiliki opsi untuk membiayai proyek secara mandiri menggunakan APBD.
“Lahan sudah siap, tinggal anggaran. Ada empat komponen yang harus disiapkan, yaitu perencanaan, prasarana gedung, peralatan, serta sumber daya manusia atau instruktur,” ujar Marjani, Kamis (4/9/2025).
Menurut Marjani, pembangunan BLK membutuhkan biaya yang signifikan. Estimasi anggaran untuk pembangunan gedung saja bisa mencapai lebih dari Rp 2 miliar. Namun, biaya terbesar justru dialokasikan untuk pengadaan peralatan, gaji instruktur, dan pembangunan asrama.
“Kalau pusat tidak menyetujui, daerah punya pilihan dengan biaya sendiri, tapi itu tergantung kebijakan pimpinan,” katanya.
Dirinya menambahkan, saat ini sudah ada beberapa BLK komunitas yang beroperasi di wilayah Sepaku, Babulu, Penajam, dan Waru. Namun, BLK-BLK tersebut dikelola oleh yayasan swasta sehingga bukan di bawah kewenangan langsung Disnakertrans.
“BLK komunitas itu tanggung jawab yayasan. Kita hanya membina, tidak mengoperasikan langsung,” tuturnya.
Rencana pembangunan BLK di PPU diproyeksikan mulai terealisasi pada 2027, dengan tahap perencanaan yang akan dimulai pada 2026. Apabila usulan ke pemerintah pusat tidak disetujui pada 2026, ia menyebut Pemkab PPU akan mengkaji alternatif pendanaan melalui koordinasi dengan Bappeda.
“Intinya, pembangunan tetap berjalan, hanya saja butuh perencanaan detail dan kesiapan anggaran yang besar,” tutupnya.(*lov)
