READIN.ID – PENAJAM – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengakui ketersediaan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayahnya masih sangat minim. Padahal, penambahan lampu jalan kini menjadi kebutuhan mendesak seiring dengan bergulirnya program prioritas Bupati PPU, yakni “Desa Terang”.
Kepala Dishub PPU, Alimudin, menyatakan bahwa pihaknya menyadari kekurangan tersebut dan terus berupaya melakukan penambahan titik penerangan.
“PJU saat ini masih sangat minim, karena kita memang masih perlu penambahan. Apalagi program prioritas Pak Bupati adalah Desa Terang,” ujar Alimudin kepada media, Senin (24/11/2025).
Alimudin menjelaskan, penanganan penerangan jalan di PPU terbagi menjadi dua kewenangan instansi. Dishub bertanggung jawab penuh atas PJU di jalan umum dan jalan kabupaten. Sementara itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) menangani lampu penerangan lingkungan yang berada di area desa serta kawasan permukiman warga.
“Kalau di Perkim itu penerangan untuk masyarakat di desa dan permukiman, Dishub menangani jalan umum dan prioritasnya jalan kabupaten,” katanya.
Tahun ini, kemampuan Dishub PPU untuk menambah fasilitas penerangan masih terbatas. Tercatat, hanya 115 unit PJU yang sedang dalam proses pembangunan (on progress).
Di sisi lain, permintaan masyarakat akan penerangan jalan terus meningkat. Hal ini terlihat dari banyaknya surat permohonan yang masuk dari tingkat Kelurahan hingga Rukun Tetangga (RT).
“Tahun ini hanya dibangun 115 unit dan itu masih on progress. Surat dari masyarakat juga banyak masuk, tapi belum ada penambahan karena keterbatasan anggaran,” tuturnya.
Ia menegaskan, secara teknis tidak ada kendala dalam pemasangan PJU karena seluruh material bersifat fabrikasi. Tantangan terbesar saat ini murni terletak pada kemampuan anggaran daerah.
Lebih lanjut, dirinya berharap alokasi anggaran PJU ke depannya bisa lebih proporsional dengan kontribusi masyarakat, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, penerimaan pajak kendaraan di PPU mencapai angka yang cukup signifikan, yakni sekitar Rp 20 miliar.
“Harapan kami anggarannya harus sesuai karena masyarakat juga memberikan retribusi. Kalau mereka bayar pajak kendaraan, ya jalannya harus terang,” tutupnya.(adv/ayu)
