READIN.ID – PENAJAM — Ketergantungan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyudin, menilai dominasi DBH dalam struktur APBD membuat keuangan daerah rentan terhadap perubahan kebijakan pusat. Ia menekankan perlunya percepatan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar PPU tidak terus bergantung pada transfer pemerintah pusat.
“Kontribusi PAD kita masih kecil sekali. Begitu kebijakan pusat berubah, daerah langsung terpukul. Tapi kalau kita tiba-tiba naikkan PBB tanpa persiapan, masyarakat bisa keberatan,” ujar Mahyudin, Selasa (18/11/2025).
Menurutnya, daerah tidak dapat lagi terus-menerus mengandalkan pola pendapatan lama. Strategi peningkatan PAD harus dilakukan bertahap namun konsisten, termasuk melalui penyesuaian tarif pajak daerah, optimalisasi investasi, hingga penagihan kewajiban-kewajiban yang selama ini tidak tersentuh.
“Kalau PAD tidak ditingkatkan, kita sulit mandiri. Banyak potensi yang sebenarnya bisa dikelola, tapi belum ditindaklanjuti,” tegasnya.
Mahyudin mengungkapkan bahwa banyak sektor yang belum dievaluasi secara optimal. Ia mencontohkan denda keterlambatan pajak yang tidak pernah ditertibkan, hingga bangunan dan usaha yang tidak melaporkan perubahan fungsi.
“Kami turun ke lapangan, ada tempat hiburan malam berizin ruko tapi dijalankan seperti hotel. Ada rumah yang sudah bertingkat tapi datanya tidak diperbarui. Semua itu harus ditertibkan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti infrastruktur yang kini jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Perbaikan jalan, termasuk peningkatan menjadi rigid pavement, seharusnya berdampak pada nilai jual objek pajak.
“Kalau jalan sudah diperkeras, itu berarti nilai ekonomis wilayah meningkat. Tapi pajaknya masih menggunakan hitungan lama. Ini jelas perlu penyesuaian,” kata Mahyudin.
DPRD, menurutnya, siap mendukung langkah pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD, asalkan dilakukan dengan perhitungan yang matang dan sosialisasi yang memadai. Ia menilai peningkatan PAD merupakan kebutuhan mendesak, terutama di tengah pembangunan besar-besaran di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sebenarnya dapat membuka peluang pendapatan baru.
“PAD kita stagnan di sekitar 200 miliar setiap tahun. Dengan perubahan besar karena IKN, mustahil tidak ada potensi baru. Tinggal pemerintah mau serius atau tidak,” tegasnya.
Mahyudin menutup dengan mengingatkan bahwa masa depan PPU bergantung pada keberanian daerah memperbaiki basis pendapatannya. Tanpa langkah nyata, daerah akan sulit berkembang dan tetap berada dalam bayang-bayang kebijakan pusat.(adv/lov/ara)
