READIN.ID – PENAJAM – Rencana perluasan Bandara Penajam Paser Utara (PPU) kembali disorot oleh DPRD PPU. Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyudin, menyayangkan minimnya sosialisasi resmi dan menyeluruh terkait perubahan signifikan luasan bandara tersebut, yang kini diklaim mencapai hampir dua kali lipat dari luasan awal.
Bandara PPU saat ini memiliki luas sekitar 347 hektare dan direncanakan akan diperluas dengan tambahan area sekitar 250 hingga 300 hektare. Penambahan lahan ini penting untuk menunjang operasional, standar keselamatan, serta integrasi konektivitas dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Namun, DPRD mengaku baru mengetahui adanya penyesuaian luasan ini setelah masyarakat menyampaikan pengaduan.
“Kami justru baru tahu soal adanya penyesuaian luasan setelah masyarakat mengadu mengenai batas lahan yang tiba-tiba masuk dalam kawasan bandara,” ujar Mahyudin, pada Selasa (21/11/2025).
Mahyudin menyebut kurangnya keterbukaan informasi sejak tahap awal membuat banyak masyarakat kebingungan mengenai status tanah mereka. Ia menegaskan, proyek strategis seperti pengembangan bandara seharusnya disampaikan secara bertahap dan transparan.
Informasi mendasar yang seharusnya disampaikan meliputi data teknis seperti zonasi keselamatan penerbangan, garis sempadan, dan peta perubahan luasan.
“Informasi dasar seperti berapa hektare yang masuk perluasan, di mana batasnya, dan apa dampaknya untuk warga itu penting. Tapi ketika datanya tidak disampaikan terlebih dahulu, kami pun kesulitan memberi penjelasan,katanya.
Kurangnya koordinasi dan informasi yang terlambat, menurutnya, menyebabkan proses verifikasi lapangan harus dimulai dari awal. Hal ini otomatis membuat waktu penyelesaian proyek menjadi lebih panjang dan penanganan lahan menjadi tidak efektif.
“Kalau koordinasinya terlambat dan dilakukan setelah ada masalah, ya otomatis prosesnya makin lama. Warga pun jadi tidak punya kepastian,” pungkasnya.
DPRD PPU memastikan akan terus mendukung percepatan pembangunan bandara sebagai penunjang mobilitas PPU dan IKN, asalkan proses dilakukan secara transparan sejak awal guna menghindari polemik di lapangan.(adv/lov)
