READIN.ID – PENAJAM — Meningkatnya ancaman kejahatan siber di tengah percepatan transformasi digital membuat Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pemerintah daerah segera membentuk Forum Koordinasi Keamanan Informasi Daerah.
Forum ini dinilai penting sebagai langkah strategis memperkuat perlindungan data dan sistem informasi pemerintah.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid, mengatakan bahwa kesiapan perangkat daerah dalam menghadapi serangan digital masih rendah.
Sejumlah OPD bahkan belum memiliki standar operasional maupun sistem keamanan yang memadai untuk mengelola data sensitif pemerintahan.
“Banyak perangkat daerah belum siap menghadapi serangan digital, padahal data pemerintahan sangat sensitif,” ujarnya, Rabu (17/11/2025).
Menurut Rahman, forum koordinasi tersebut dapat menjadi wadah bersama bagi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan pihak terkait lainnya untuk menyusun langkah-langkah konkret penguatan keamanan informasi.
“Kita butuh kolaborasi untuk memperkuat pertahanan data daerah. Kalau masing-masing berjalan sendiri, potensi kerawanan tetap besar,” katanya.
Ia menegaskan bahwa keamanan informasi bukan hanya urusan teknis, tetapi membutuhkan kesadaran kolektif seluruh unsur pemerintahan.
Karena itu, sosialisasi mengenai literasi keamanan digital perlu diperluas hingga ke tingkat desa.
“Keamanan siber bukan hanya urusan IT, tapi tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Rahman berharap pembentukan forum ini dapat menjadi pijakan awal untuk menghadirkan sistem keamanan yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas SDM, penyusunan kebijakan keamanan data, hingga simulasi penanganan insiden siber.
Dengan semakin banyak layanan publik yang berbasis digital, ia menilai perlindungan data harus menjadi prioritas agar aktivitas pemerintahan tetap berjalan aman dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah terus meningkat. (adv/ara)
