READIN.ID – PENAJAM — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) semakin serius menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) mendorong terbentuknya pola baru pengelolaan destinasi melalui mekanisme hibah lahan dan penyerahan aset wisata dari masyarakat kepada pemerintah daerah.
Kepala Disbudpar PPU, Juzlizar, menyebutkan bahwa kepemilikan aset oleh pemerintah menjadi faktor penting untuk mendukung pembangunan pariwisata yang terencana dan berkelanjutan.
“Kami ingin ada ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola destinasi secara menyeluruh. Jika asetnya menjadi milik daerah, proses pengembangannya bisa lebih optimal,” kata Juzlizar.
Ia menekankan bahwa skema hibah bukan berarti mengabaikan peran masyarakat. Sebaliknya, Disbudpar justru mengedepankan model kolaboratif antara pemerintah, komunitas lokal, dan pelaku usaha pariwisata. Melalui pola tersebut, pembangunan tidak lagi terhambat oleh persoalan batas kepemilikan lahan, dan masyarakat tetap memiliki peran sebagai mitra utama dalam pengembangan destinasi.
Pendekatan berbasis kemitraan itu diyakini mampu memperkuat posisi PPU sebagai salah satu daerah penopang pariwisata di sekitar IKN. Selain membuka ruang investasi baru, strategi tersebut juga diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga.
Juzlizar menambahkan bahwa partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan pengelolaan destinasi.
“Keterlibatan masyarakat membuat proses pembangunan lebih cepat, dan pengelolaan destinasi pun bisa berjalan dengan standar yang lebih profesional,” ujarnya.
Inisiatif ini sejalan dengan visi Disbudpar untuk membangun sektor wisata yang inovatif, ramah lingkungan, dan kompetitif. Dengan dukungan masyarakat serta pelaku usaha wisata, PPU menargetkan mampu menghadirkan destinasi-destinasi baru yang tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan daerah.(adv/ran/ara)
