READIN.ID – PENAJAM — Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyiapkan arah baru dalam pengembangan pariwisata daerah. Tidak lagi terpaku pada aset milik pemerintah, Disbudpar kini mengutamakan skema kolaborasi dengan pemilik lahan dan pengelola lokal untuk mendorong tumbuhnya destinasi-destinasi unggulan di wilayah Benuo Taka.
Pendekatan tersebut dipilih karena mayoritas objek wisata yang diminati masyarakat berada di atas lahan pribadi maupun lahan komunal. Alih-alih memandang kondisi itu sebagai hambatan, Disbudpar menilai perlunya kemitraan yang lebih adaptif agar pemerintah tetap dapat berperan dalam pengembangan kawasan wisata.
Kabid Pariwisata dan Pemasaran Disbudpar PPU, Juzlizar Rakhman, mengatakan bahwa kolaborasi menjadi satu-satunya cara agar pengelolaan destinasi berjalan konsisten dan berkelanjutan.
“Industri wisata tidak tumbuh jika berjalan sendiri-sendiri. Kami mulai mengajak pemilik lahan untuk membangun pola kerja sama yang saling menguatkan,” ujar Juzlizar.
Ia mengakui bahwa tanpa status lahan yang dikuasai pemerintah, pembangunan fisik berskala besar memang tidak bisa dilakukan. Namun, Disbudpar tetap dapat masuk melalui dukungan pendampingan, penataan lingkungan ringan, penguatan manajemen pengelola, hingga pemberdayaan komunitas wisata.
Model kemitraan tersebut akan menyasar sejumlah destinasi populer, seperti Pantai Tanjung Jumlai, Pantai Nipah-Nipah, Goa Tapak Raja, dan kawasan Istana Amal. Bentuk dukungan yang diberikan meliputi peningkatan kualitas layanan, pengelolaan event, hingga promosi terpadu melalui kanal publikasi pemerintah daerah.
“Selama ini banyak destinasi dikelola masyarakat secara swadaya. Kami hadir untuk membantu meningkatkan standar pelayanan dan menarik lebih banyak wisatawan,” tambah Juzlizar.
Ia juga menilai bahwa pola kolaboratif ini berpotensi membuka pintu investasi bagi pihak ketiga. Kejelasan peran pengelola dan pemerintah dalam destinasi berbasis lahan komunitas disebut menjadi salah satu pertimbangan yang sering dicari investor.
Di antara seluruh destinasi di PPU, Ecowisata Mangrove Penajam tetap menjadi contoh pengelolaan yang dapat berjalan lebih optimal karena seluruh asetnya berada sepenuhnya di bawah pemerintah. Kondisi ini memungkinkan Disbudpar melakukan pengembangan secara komprehensif, mulai dari fasilitas edukasi, jalur interpretasi, hingga kerja sama pemberdayaan masyarakat pesisir.
“Ecowisata Mangrove menunjukkan bagaimana pengelolaan bisa maksimal jika aset jelas. Tetapi model itu bisa diterapkan di destinasi lain melalui kemitraan yang tepat,” tutup Juzlizar.(adv/ran/ara)
