READIN.ID – PENAJAM – Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang digagas pemerintah pusat melalui BPJS Ketenagakerjaan hingga kini belum memberikan dampak langsung di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada informasi teknis atau keputusan resmi terkait penyaluran BSU kepada pekerja di PPU.
“Ya, kalau masalah BSU itu produk pemerintah pusat dan itu beberapa saat ini masih sebatas penyampaian,” ujar Raup Muin saat diwawancarai pada Rabu (11/6/2025).
Raup Muin menambahkan, pihaknya belum menerima informasi lanjutan dari pusat, baik mengenai mekanisme maupun anggaran subsidi tersebut. Ia menekankan bahwa program berskala nasional seperti BSU pasti memiliki implikasi pada penganggaran negara.
“Makanya kalau sampai ke tingkat kabupaten, sampai hari ini belum ada informasi. Saya belum tahu apakah itu masih semacam wacana atau sudah menjadi produk hukum, karena itu menyangkut anggaran. Pasti ada pertimbangan dari mana anggarannya diambil,” tutupnya.
Dengan belum adanya kejelasan mengenai mekanisme dan dasar hukum penyaluran BSU di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten PPU saat ini hanya bisa menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat.(*lov/adv)
